Perda

Pemerintah Kota Banjarmasin serius menggalakkan pembinaan produk makanan halal dengan Perda baru. Ini memastikan keamanan dan kehalalan produk UMKM, sekaligus mendukung Wajib Halal Oktober 2026.

Pemerintah Kabupaten Sleman menunjukkan kesiapan adopsi Undang-Undang Penyesuaian Pidana, mendorong efisiensi regulasi serta kepastian hukum humanis, dan meluncurkan buku bantuan hukum.

Pemerintah Kabupaten Sigi serius mengimplementasikan Perda Kesehatan Reproduksi demi mencegah pernikahan dini dan menekan angka stunting di daerah, memastikan kualitas tumbuh kembang anak.

Pemerintah Kota Bengkulu terus mengintensifkan Patroli Perda Bengkulu di kawasan pantai untuk memastikan kepatuhan warung tuak dan pedagang terhadap peraturan, demi menjaga ketertiban dan reputasi pariwisata.

DPRD Sampang menunjukkan komitmen kuat terhadap pengembangan desa wisata dengan mengesahkan Perda, sekaligus memperkuat regulasi penting lain demi kemajuan daerah.

Kabupaten Temanggung mengesahkan Perda baru yang mengalokasikan minimal 20 persen opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk Peningkatan Infrastruktur Temanggung, menjanjikan perbaikan jalan yang lebih cepat dan merata. Kebijakan ini diharapkan membawa da

Satpol PP Jakut berhasil sita ratusan botol miras dari pedagang di Penjaringan saat Ramadan 1447 H, menegakkan Perda Ketertiban Umum dan mencegah kerawanan sosial.

Suku Dinas Sosial Jakarta Barat menelusuri Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Palmerah menyusul laporan masyarakat yang resah, menegaskan komitmen penertiban PPKS Jakarta Barat.

DPRD Banjarmasin tengah menggodok revisi Perda untuk memperketat Pengelolaan Air Limbah Domestik, khususnya di sektor perumahan, demi menjaga kebersihan lingkungan dan menekan pencemaran sungai.

DPRD Kota Probolinggo sukses menuntaskan Penetapan Lima Raperda krusial jelang akhir tahun 2025, siap menjadi payung hukum baru bagi masyarakat dan pembangunan daerah.

DPRD Bantul bersama Pemkab menargetkan pembahasan 13 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) menjadi Perda pada 2026. Penasaran apa saja inisiatif baru yang akan disahkan dan bagaimana prosesnya?

Pemerintah Provinsi Maluku bergerak cepat menyelaraskan Perda dan hukum adat demi suksesnya implementasi KUHP baru yang mengakui 'living law', memicu pertanyaan tentang bagaimana harmonisasi ini akan berjalan.

Pemerintah Provinsi Maluku bergerak cepat menyelaraskan Perda dan hukum adat demi suksesnya implementasi KUHP baru yang mengakui 'living law', memicu pertanyaan tentang bagaimana harmonisasi ini akan berjalan.

Pemerintah Provinsi NTB serius menertibkan aktivitas pengerukan bukit ilegal di Sembalun, kaki Gunung Rinjani, sebagai bentuk penegakan Perda. Apa dampaknya bagi pariwisata?

Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail mendesak pembentukan Perda Kesetaraan Gender Gorontalo untuk memastikan hak asasi perempuan dan laki-laki setara. Mengapa regulasi ini dianggap krusial?

Kemenkum Kalsel serius mengawal harmonisasi Raperda Garis Sempadan Sungai di Banjarbaru, memastikan regulasi ini kuat untuk pelestarian lingkungan dan tata ruang. Apa saja penyempurnaannya?

Kemendagri mendampingi Pemkab Bangkalan menyusun draft Perda Pajak dan Retribusi Daerah. Langkah ini bertujuan memperkuat kapasitas daerah dan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) melalui Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembentukan Perda untuk harmonisasi regulasi. Mengapa ini krusial?

Pemerintah Kotawaringin Timur (Kotim) mengusulkan rancangan peraturan daerah (raperda) tentang Regulasi Pencegahan Konflik Sosial. Apa saja poin pentingnya dan bagaimana dampaknya bagi masyarakat?