Penjara Penunggak Pajak

Dalam Pasal 74 Ayat 3 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur, kendaraan yang tidak memperpanjang Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) selama 2 tahun akan dihapus data kendaraannya, yang mana membuat kendaraan menjadi 'bodong'.

Kehidupan di penjara tanah air memang keras dan mengerikan. Bahkan kasus perpeloncoan seakan dianggap lumrah, demi bisa bertahan hidup di sana.

Transaksi seks lumrah terjadi di dalam penjara. Para napi bisa melakukannya dengan istri atau dengan wanita panggilan.

Menurut informasi yang dihimpun, saat ini Kolonel Inf P telah ditahan di Smart Instalasi Tahanan Militer, Polisi Militer Kodam Jaya??, Jayakarta. Bahkan di lokasi terpisah dengan dua tersangka lain, Kopral Dua DA dan Kopral Dua Ad.

PT United Tractors Semen Gresik menyatakan siap melunasi tunggakan pajak alat berat milik perseroan. Namun, saat ini, perseroan tengah melakukan kajian mengenai aturan pajak alat berat. Atas masalah ini, lanjutnya, perseroan tengah melakukan klarifikasi pada UPT Bapenda Sumatera Selatan Kabupaten Ogan Komering Ulu.

"Di lapas dipisahkan. Orang orang ini, mereka tetap diberi hak kesehatan, ada akses untuk berobat, kunjungan keluarga akses atau penasehat hukum 3 kali seminggu dalam 30 menit. Mereka diberikan makan minum hal layak seperti narapidana lain juga olahraga."

EB adalah pemegang saham PT MMKU yang bergerak di bidang pertambangan emas dan perak yang memiliki utang pajak sebesar Rp 2,37 miliar yang berasal dari tagihan pajak penghasilan serta pajak bumi dan bangunan untuk tahun pajak 2013, 2015, dan 2016.

HS berkali-kali menghindar dari kewajiban membayar pajak.

Tindakan penyanderaan ini upaya terakhir Ditjen Pajak memaksa penunggak melunasi tunggakan pajak.

Keganjilan adalah saat Ditjen Pajak malah mengancam akan menegur media massa yang menampilkan foto Benny.

Benny awalnya tidak menggubris tagihan dari kantor pajak. Dia baru melunasi tunggakannya hari ini.

Utang pajak DW sebesar Rp 3,9 miliar.

Deni Wigati (33), wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak sebesar Rp 3,9 miliar akan menggugat Ditjen Pajak Jateng II.

Penggunaan dan/atau penerbitan faktur pajak fiktif merupakan perbuatan pidana dan bisa diancam hukuman 6 tahun bui.

Penyanderaan DW sudah memenuhi ketentuan dalam UU No 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No 19 Tahun 2000.

Perusahaan tersebut ialah PT UPP yang bergerak di bidang pertanian.

"Kurang adil rasanya kalau orang punya kemampuan membayar pajak tapi melakukan penunggakan."

Penanggung jawab perusahaan ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Salemba.

"Kami akan lihat dulu seperti apa. Lebih baik jangan berprasangka buruk dulu," kata Prasetyo.

"Prosesnya sebulan, tapi kalau surat dari penunggak pajak turun dan sudah membayar, penyanderaan tak dilakukan,"