Penjabat Kepala Daerah

Para Pj kepala daerah itu paling lambat melaporkan pengunduran diri pada 17 Juli 2024, sehingga Kemendagri bisa mempersiapkan pengganti mereka.

PJ Gubernur harus mengajukan undur diri dari jabatannya terhitung 40 hari sebelum pendaftaran dimulai

Menjelang pilkada 2024, berbagai bumbu-bumbu kontestasi politik sudah mulai mewarnai perbincangan di tengah masyarakat.

Kepala Biro Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Asmawa Tosepu dipastikan menjadi Penjabat (Pj) Bupati Bogor, menggantikan Bupati Iwan Setiawan.

Dani Ramdan kembali menjadi Penjabat (Pj) Bupati Bekasi setelah mendapat surat keputusan dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Pemberian SK perpanjangan jabatan Pj Bupati Bekasi itu diserahkan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Kota Bandung, Kamis (25/5).

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menekankan kepada bupati dan wali kota untuk terus berbenah dengan melakukan improvisasi, baik melalui kebijakan maupun perbaikan pelayanan.

Mengenai alasan penunjukan Ridwan Rumasukun, Kemendagri mengatakan karena Papua tidak memiliki wakil gubernur.

Tomsi Tohir Balaw menyebutkan tiga bidang penilaian menjadi dasar evaluasi.

Pelantikan Cheka, diketahui usai ditunjuk melalui surat keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-6113 tahun 2002 tentang Pengangkatan Penjabat Wali Kota Tasikmalaya tertanggal 7 November 2022.

Heru mengaku sebagai ASN tak berpolitik. Dia menyampaikan apabila suatu program dianggap baik untuk kepentingan masyarakat maka harus dilanjutkan.

Hal ini diungkapkan Heru saat memberikan arahan kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Wali Kota, Bupati, Camat, dan Lurah di Gedung Graha Bhakti, Taman Ismail Marzuki (TIM), Selasa (18/10).

"Tidak perlu fit proper test lagi, sudah lewat dong, kan sudah dipilih tiga nama itu," jelasnya.

Menurutnya, SE itu bertentangan dengan Undang Undang ASN.

Aturan itu, menurut dia, seorang kepala daerah yang dipilih langsung oleh masyarakat saja sudah ada aturan yang melarang rangkap jabatan.

Saat ini, ada tiga nama Pj Gubernur DKI Jakarta yang diusulkan DPRD DKI.

Kewenangan PJ untuk menandatangani surat pemberhentian sementara boleh dilakukan kepada mereka pejabat ASN yang sudah terkena pidana.

Saan mengatakan, bila tidak ada penjelasan dari Mendagri maka akan banyak interpretasi yang justru akan merugikan banyak pihak. Menurutnya, SE yang dikeluarkan Mendagri bertentangan dengan berbagai aturan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta sebelumnya telah mengusulkan tiga nama calon Pj Gubernur. Ketiga nama tersebut yakni Kepala Sekretariat Kepresidenan (Kasetpres) Heru Budi Hartono, Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Marullah Matali, dan Direktur Jenderal (Dirjen) Politik Pemerintahan Umum Kementeria

Edaran ini diterbitkan berkaitan dengan akan habisnya masa bakti sejumlah kepala daerah sehingga kekosongan diisi penjabat (Pj).

Untuk diketahui, nama-nama usulan calon Pj DKI akan diverifikasi administratif dan persyaratan formil sesuai ketentuan perundang-undangan UU 23/2014 dan UU 10/2016. Setelahnya, akan disampaikan oleh Mendagri kepada Presiden.