Pemerintah Provinsi Papua

Pemerintah Provinsi Papua melalui Bapperida sedang menyiapkan Skema Kapal Bersubsidi Papua untuk meningkatkan konektivitas dan akses transportasi laut, menekan biaya logistik, dan mendorong ekonomi daerah.

Pemerintah Provinsi Papua menargetkan perluasan lahan sawah hingga 18.000 hektare pada 2026. Program cetak sawah Papua ini bertujuan meningkatkan produksi padi dan memperkuat ketahanan pangan di empat kabupaten.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua mengingatkan agar pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Papua 2025-2029 berpihak pada kepentingan masyarakat, memastikan arah pembangunan daerah tepat

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua bersama Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (KEPP Otsus) Papua melakukan sinkronisasi program pembangunan pusat dan daerah. Langkah ini penting untuk memastikan dampak nyata Otsus Papua bagi masyaraka

Pemerintah Provinsi Papua memfokuskan arah pembangunan lima tahun ke depan pada Transformasi Papua Cerdas, Sejahtera, dan Harmonis (Cerah). Simak bagaimana RPJMD 2025-2029 menjadi pedoman strategis pembangunan daerah.

Pemerintah Provinsi Papua bekerja sama dengan Bank Papua meluncurkan sistem retribusi digital menggunakan EDC dan QRIS. Inisiatif ini bertujuan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta kualitas pelayanan publik di Papua.

Gubernur Papua Mathius D Fakhiri menekankan bahwa potensi laut Papua, khususnya sektor perikanan, harus menjadi sumber daya unggulan untuk mendorong ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

BPKAD Papua siapkan Rp46 miliar untuk pembayaran TPP ASN Papua periode Juli-Agustus 2025, menindaklanjuti arahan Gubernur demi kesejahteraan pegawai.

Pemerintah Provinsi Papua mengandalkan pangan lokal Papua seperti ubi jalar dan keladi untuk menyukseskan program Makan Bergizi Gratis di sembilan kabupaten/kota. Bagaimana strateginya?