Pemekaran Wilayah

Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menyatakan **Pembentukan Provinsi Kapuas Raya** adalah kebutuhan mendesak demi efektivitas pelayanan publik dan pemerataan pembangunan di wilayah yang luas ini.

Pemerintah Kabupaten Mukomuko sedang mempersiapkan acara adat syukuran untuk Peringatan Hari Jadi Mukomuko ke-23 pada 25 Februari 2026, namun pelaksanaannya bertepatan dengan bulan puasa.

Gubernur Kalimantan Barat menyatakan dukungan 1.000% untuk pembentukan Provinsi Kapuas Raya, melihatnya sebagai solusi pemerataan pembangunan dan percepatan ekonomi di wilayah pedalaman yang luas.

Bupati Kotawaringin Timur Halikinnor mengonfirmasi dokumen pembentukan Provinsi Kotawaringin Raya telah lengkap, tinggal menunggu pencabutan moratorium dari pemerintah pusat.

Masyarakat yang tergabung dalam Panitia Persiapan Pemekaran Kabupaten Bekasi (P3KB) dan Presidium Kabupaten Bekasi Utara (PKBU) mendorong pemekaran wilayah daerah setempat. Upaya pemekaran ini dilakukan dengan berbagai alasan.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tasikmalaya, Jawa Barat saat ini sudah menerima dua usulan pemekaran daerah otonomi baru (DOB). Kedua usulan itu adalah Tasikmalaya Selatan dan Tasikmalaya Utara.

Adapun Provinsi Papua Barat Daya akan mencakup Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Tambrauw, dan Kabupaten Mamberamo.

Tito menjelaskan, pengesahan RUU Papua Barat Daya akan berdampak terhadap Perppu yang tengah disusun pemerintah. Dengan adanya tiga provinsi baru Papua yang telah diresmikan, akan berdampak pada penyelenggaraan Pemilu serentak di 2024. Harus ada penambahan daerah pemilihan untuk DPR RI dan DPD RI.

Tiga daerah otonomi baru (DOB) di Papua baru saja diresmikan Mendagri Tito Karnavian. Tiga provinsi itu yakni Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan.

Kabupaten Jayawijaya sebagai ibu kota Provinsi Papua Pegunungan menyatakan kesiapannya untuk menjadi tuan rumah peresmian DOB yang akan dilakukan secara bersamaan.

Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia menjelaskan, alasan Kabupaten Kaimana dan Fakfak tidak masuk ke Papua Barat Daya. Keputusan itu sesuai aspirasi masyarakat.

"Artinya kalau dibagi wilayahnya jadi pelayanannya, koordinasi lebih dekat dengan masyarakat. Ini tujuannya untuk lebih mudah melayani masyarakat dalam rangka menyejahterakan," kata Ma'ruf.

Pemekaran tiga wilayah Papua tersebut jumlah provinsi di Indonesia bertambah yang sebelumnya 34 menjadi 37.

200 Mahasiswa dalam Forum Mahasiswa Papua untuk Daerah Otonomi Baru (DOB) Jabodetabek melakukan unjuk rasa. Mereka mendesak segera disahkannya RUU DOB.

Kesepakatan itu dihasilkan setelah mendengarkan masukan, aspirasi, dan keinginan dari masyarakat adat Papua yang diwakili oleh kepala daerah, tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, dan tokoh pemuda yang hadir dalam pertemuan tersebut.

Pemekaran atau pembentukan daerah otonomi baru (DOB) di Provinsi Papua dinilai menjadi solusi pembangunan di Bumi Cendrawasih tersebut. Oleh karenanya, Forum Mahasiswa Orang Asli Papua (OAP) meminta pemerintah pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mempercepat pengesahan DOB.

Namun, dia mengakui masih ada masyarakat yang tak setuju dengan usulan DOB. Mahfud mengatakan ada masyarakat yang menggelar aksi demonstrasi terkait usulan DOB Papua.

Sebanyak 1.181 personel gabungan dari TNI-Polri disiagakan untuk amankan aksi demo tolak daerah otonomi baru (DOB) yang dilakukan Petisi Rakyat Papua (PRP) di Jayapura.

Demonstran tolak pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) di Kota Jayapura, tepatnya Jalan Biak, Lingkaran Abepura, Kota Jayapura, Papua, dibubarkan anggota TNI dan Polri, Selasa (10/5).

Dengan telah dipenuhinya syarat administrasi di tingkat provinsi, langkah selanjutnya adalah berkas usulan tiga CDPOB itu akan diserahkan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk dikaji.