Pembangunan Infrastruktur

Presiden menekankan bahwa konstruksi pembangunan flyover Madukoro telah memenuhi spesifikasi

Bantuan PKT Proaktif kali ini terbagi dalam 11 program, untuk memberikan dampak positif di berbagai sektor strategis.

Hubungan erat kedua negara telah terjalin lintas generasi dan pemerintahan, mulai dari era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Menariknya, kisah sukses Jokowi membangun infrastruktur tak hanya terjadi di Pulau Jawa, melainkan juga luar Jawa. Sebut saja proyek Tol Trans Sumatera.

Salah satu dampak signifikan dari pembangunan infrastruktur adalah peningkatan konektivitas nasional.

Skema baru pembiayaan infrastruktur oleh pihak swasta ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2024.

Jokowi berhasil menyelesaikan pembangunan jalan tol sepanjang 2.700 kilometer (km) untuk mengurangi biaya logistik.

KSP tidak hanya sebuah kebijakan, tetapi sebuah perjalanan dinamis yang terus berkembang seiring dengan perubahan dan perkembangan yang terjadi di lapangan.

Satu dekade ini dianggap jadi dekade dengan indeks pembangunan infrastruktur dan kemajuan investasi terbaik sepanjang sejarah Indonesia.

Jokowi: Pembangunan Infrastruktur Jangan Hanya Beton-Beton, Perhatikan Estetika dan Lingkungan

Sejumlah unit armada telah didistribusikan ke Kalimantan Timur, untuk mendukung pembangunan proyek IKN yang menjadi fokus utama pemerintah saat ini.

Jalan Lingkar Talaud memiliki total panjang 199 kilometer.

Erick mengaku akan mengecek pernyataan JK terkait piutang terhadap perusahaan BUMN senilai Rp300 miliar.

Perusahaan telah membukukan Nilai Kontrak Baru (NKB) sampai dengan bulan November sebesar Rp14,4 triliun.

Jalan tol yang tersambung dengan Tol Cinere-Jagorawi ini dibuka secara fungsional gratis selama libur Nataru.

Sebelumnya bandara ini ditargetkan beroperasi pertengahan 2023 lalu.

Jembatan yang satu ini konon menjadi jembatan tertua yang ada di Pulau Sumatera.

ADB memberikan bantuan teknis Rp37,22 miliar untuk IKN.

Saat ini pengerjaan masih berlangsung untuk bendungan pertama.

Nantinya, skema penjaminan infrastruktur di IKN diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tersendiri.