Partai PRIMA

PRIMA juga mengusulkan perubahan dalam sistem politik nasional, khususnya terkait mekanisme pemilihan kepala daerah.

Agus Jabo juga menyerukan kepada LMND dan seluruh gerakan mahasiswa untuk berani terlibat dalam perjuangan politik demi perubahan sistemik.

Agus Jabo mengungkapkan, beberapa program strategis pemerintah akan dilaksanakan dalam waktu dekat, yakni Sekolah Rakyat dan Koperasi Desa Merah Putih.

Agus Jabo Priyono mengatakan, program pembentukan koperasi desa merupakan bukti kehadiran negara dalam pembangunan ekonomi dan pengentasan kemiskinan di desa.

MA mengungkapkan alasan menolak PK Partai PRIMA hingga gagal jadi peserta Pemilu

Menurut dia, segala upaya yang dilakukan pihak KPU sudah dilakukan dengan jalan terbaik.

Gugatan keempat itu terkait dengan keputusan KPU setelah menjalankan putusan Bawaslu yang memerintahkan dilakukan verifikasi ulang terhadap Prima sebagai partai politik calon peserta Pemilu 2024

KPU telah melakukan verifikasi administrasi ulang atau perbaikan terhadap data keanggotaan Partai Prima di dua provinsi, yakni Riau dan Papua sejak Rabu (29/3).

Sugeng Riyono memimpin sidang hari ini bersama anggota Majelis Hakim yaitu Subachran Hardi Mulyono dan Haris Munandardi. Namun, KPU dan Partai Prima absen.

Nomor Induk Kependudukan (NIK) seorang mahasiswa di Semarang bernama Rakindra dan tujuh warga Kelurahan Sambiroto, Semarang, dicatut Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA). Atas kejadian itu, sang ibunda, Erta Kumalajati mengadukan kasus tersebut ke KPU Kota Semarang.

Menurut Juru Bicara Partai Prima Farhan Abdillah Dalimunthe, dokumen perbaikan Prima itu telah dinyatakan lengkap oleh KPU pada Selasa (28/3) malam.

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia khawatir putusan gugatan Partai Prima dapat mengganggu tahapan Pemilu 2024. Dia menilai putusan itu menimbulkan ketidakpastian.

Putusan Bawaslu ini setelah PN Jakpus memutuskan untuk mengabulkan gugatan Partai Prima, yang satu di antaranya menghukum untuk mengulang tahapan pemilu 2024.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI memberikan kesempatan kepada Partai Prima untuk menyampaikan dokumen persyaratan perbaikan verifikasi administrasi (vermin) sebagai partai politik calon peserta Pemilu 2024 di aplikasi Sipol hingga Selasa (28/3).

Sekjen PRIMA, Dominggus Oktavianus menuturkan, partainya sudah siap untuk menyampaikan dokumen persyaratan perbaikan pendaftaran peserta Pemilu 2024. Menurutnya, PRIMA hanya memerlukan 100 dokumen keanggotaan.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mochammad Afifuddin menegaskan, hal itu penting disampaikan ke publik karena ada situasi yaitu mediasi yang ternyata belum dilakukan sebelum putusan PN keluar.

Ketua Umum Partai PRIMA Agus Jabo Priyono mengaku menempuh jalur hukum sebagai upaya terakhir mendapat keadilan. Namun, Agus menegaskan gugatannya tidak pernah meminta adanya penundaan Pemilu 2024. PRIMA mengajukan gugatan ke PN Jakpus karena tidak lolos verifikasi administrasi sebagai peserta pemilu.

Agus mengatakan, PRIMA tidak menuntut adanya penundaan pemilu. Tetapi untuk memulihkan hak sebagai partai politik mengikuti pemilu, maka tahapannya perlu diulang dari awal.

Anggota PRIMA memiliki latar belakang aktivis organisasi gerakan sosial, serikat buruh, aktivis Islam, pelaku UMKM, profesional, aktivis perempuan dan kaum muda.