Paniai

PT PLN (Persero) UP2K Papua Tengah gencar perluas jaringan listrik di empat kabupaten, yakni Dogiyai, Deiyai, Paniai, dan Nabire, menargetkan ribuan calon pelanggan baru untuk meningkatkan rasio elektrifikasi wilayah tersebut.

Patroli humanis digelar untuk memperkuat keamanan dan kedekatan dengan masyarakat Papua.

Satgas Operasi Damai Cartenz terus melakukan pengejaran terhadap pelaku penyerangan warga sipil di Paniai yang menyebabkan seorang tukang ojek terluka, menegaskan komitmen menjaga keamanan di wilayah tersebut.

Patroli tersebut dilakukan dengan menyambangi sejumlah titik yang dianggap rawan serta berdialog langsung dengan warga setempat.

Pemprov Papua Tengah datangkan 4.000 liter BBM via udara ke Paniai dan Deiyai. Upaya ini jamin pasokan listrik stabil setelah longsor. Bagaimana strategi unik pasokan BBM Papua Tengah ini berjalan?

Menurutnya, putusan vonis bebas pengadilan HAM pada Pengadilan Negeri (PN) Makassar telah memupus harapan dan kepercayaan publik, khususnya korban untuk penyelesaian pelanggaran HAM berat melalui Pengadilan HAM.

Menurut Sumedana, pihak kejaksaan selaku penuntut umum masih ada waktu pikir-pikir selama 14 hari ke depan setelah vonis majelis hakim dibacakan pada Kamis (8/12) lalu. Sebelum melakukan upaya kasasi.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung), khususnya Jaksa Agung ST Burhanuddin selaku penuntut, untuk mengambil upaya hukum banding atas vonis bebas terdakwa kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat Paniai, Mayor Inf (Purn) Isak Sattu.

Koordinator KontraS, Fatia Maulidiyanti mengatakan, vonis bebas terhadap Mayor Inf (Purn) Isak Sattu bukan hal yang wajar. Dia menjelaskan sejak awal penuntutan, KontraS melihat dakwaan JPU tidak lengkap dan hanya satu orang saja.

Majelis Hakim menilai terdakwa Mayor Purnawirawan Isak Sattu tak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran berat seperti dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung (Kejagung) membalas pleidoi atau pembelaan mantan perwira penghubung Komando Distrik Militer (Kodim) 1705/Paniai, Mayor Inf (Purn) Isak Sattu dengan membacakan replik. Sementara penasihat hukum terdakwa tetap yakin kliennya tak bersalah.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta, kasus Tragedi Paniai ditangani secara serius. Wakil Komnas HAM Amiruddin mengatakan, terdapat dua hal yang bisa merugikan Indonesia jika kasus ini tidak ditangani dengan serius.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung (Kejagung) menghadirkan enam orang saksi dalam sidang perkara dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat di Paniai. Dua di antaranya yakni mantan Wakapolri, Komjen (Purn) Ari Dono Sukmanto, dan bekas Pangdam Cendrawasih, Mayjen TNI (Purn) Fransen G Siahaan.

Ketua Majelis Hakim Sutisna Sawati mengatakan agenda sidang hari ini masih terkait pemeriksaan keterangan saksi. Sutisna menanyakan saksi yang seharusnya sudah siap dihadirkan untuk memberikan kesaksian.

Sidang kasus dugaan pelanggaran HAM berat yang menjerat eks perwira penghubung Kodim 1705/Paniai, Mayor Inf (purn) Isak Sattu menghadirkan mantan Kapolres AKBP (Purn) Daniel T Prionggo dan Wakapolres Kompol Hanafi. Dalam kesaksiannya, Hanafi mengaku mendengar suara letusan senjata dari arah perbukitan.

Saat sidang, salah satu saksi yakni sopir Wakil Kepala Kepolisian Resor Paniai, Abner Onesimus Windesi memperkirakan suara letusan senjata api saat kerusuhan di Koramil 1705-02/Enarotali.

Direktur Amnesty International, Usman Hamid mengaku menghormati penjelasan majelis hakim terkait keputusan tidak dilakukan penahanan terhadap terdakwa Mayor Inf (purn) Isak Sattu. Meski demikian, publik bertanya terkait tidak dilakukan penahanan.

Kerusuhan Paniai, Mantan Dandim Didakwa Pelanggaran HAM Berat. Mantan Komandan Distrik Militer (Dandim) 1705/Paniai, Mayor Inf (purn) Isak Sattu didakwa melakukan pelanggaran HAM berat terkait peristiwa penembakan pasukan gabungan militer kepada sekelompok pemuda di Paniai, Papua, pada 8 Desember 2014.

Mayor Inf (Purn) Isak Sattu selaku Perwira Penghubung (Pabung) Komando Distrik Militer (Kodim) 1705/Paniai sebagai komandan militer seharusnya mengetahui bahwa pasukan yang berada di bawah komando dan pengendaliannya sedang melakukan pelanggaran HAM berat.

Pengadilan Negeri (PN) Makassar hari ini menggelar sidang perdana pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat di Paniai, Papua, Rabu (21/9). Ada 200 personel Brimob menjaga sidang tersebut.