UU Perlindungan Anak Tahun 2016, Berikut Penjelasannya
UU perlindungan anak Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disahkan sebagai upaya negara dalam memberikan perlindungan kepada anak-anak di Indonesia.
UU perlindungan anak Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disahkan sebagai upaya negara dalam memberikan perlindungan kepada anak-anak di Indonesia.
128 Kabupaten/kota belum selenggarakan layak anak. Para Kepala Bapeda dan Kepala Dinas yang membidangi perlindungan anak yang berasal dari 17 provinsi tersebut, akan mengikuti rakor percepatan KLA 15-17 Oktober di Hotel Alila Solo.
Perppu PPA diharapkan bisa buat jera pelaku kekerasan seksual. Walaupun telah disahkan, pelaksanaan UU ini juga perlu melibatkan unsur penegak hukum. Misalkan, katanya, untuk pemberian hukuman kebiri perlu adanya keputusan jumlah pidana dari hakim. Pemberian hukuman kebiri berlaku pada akhir masa pidana pelaku.
Dua fraksi lagi-lagi menolak Perppu ini diteken menjadi UU. Dua fraksi itu adalah fraksi Gerindra dan PKS. Sedangkan, 7 fraksi yakni PDIP, Golkar, Demokrat, PAN, PPP, NasDem, dan Hanura menyetujui pengesahan Perppu perlindungan ini.
Yohana berharap DPR segera menyetujui Perppu Perlindungan Anak.
Alat chips bagi pelaku dan suntik kebiri bisa mengeluarkan biaya Rp 180 juta.
Kalau DPR mengesahkan, mereka akan melaporkan presiden ke Ombudsman.
Jaksa Agung sepakat kejahatan seksual pada anak butuh penanganan yang luar biasa.
Pelaku masih dipersilakan melakukan banding atas putusan hakim tersebut.
Ahok mengaku tidak setuju dengan hukuman kebiri.
Pemerintah diminta memaksimalkan hukuman yang ada tanpa menimbulkan pelanggaran HAM.
Perppu ini dikeluarkan untuk memberi efek jera bagi pelaku kejahatan seksual.
Aher merasa upaya lain juga mesti dilakukan dan sejalan.
RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) saat ini tengah dibahas Badan Legislasi DPR.
Luhut meminta pihak yang tidak sejalan melihat dari sisi korban pelecehan, terlebih jika mereka anak-anak.
Junimart juga mempertanyakan alasan kegentingan memaksa dari penerbitan Perppu itu.
"Langkah-langkah yang diambil pemerintah sudah tepat," kata Sekretaris Golkar DPR, Azis Syamsuddin.
Isinya tentang perberatan hukuman terhadap pelaku kejahatan seksual pada anak dan perempuan.