OTT Hakim PN Surabaya

Ketiga hakim PN Surabaya juga dituntut membayar denda sebesar Rp750 juta subsider enam bulan kurungan.

Erintuah Damanik, Mangapul dan Heru Hanindyo didakwa menerima suap terkait vonis bebas Ronald Tannur dalam kasus penganiayaan yang menewaskan Dini Sera.

Pada perkara pertama, JPU KPK menyatakan, Itong terbukti menerima suap sebesar Rp450 juta dari pengacara bernama RM Hendro Kasiono untuk mengabulkan permohonan PT Soyu Giri Primedika (SGP) yang diajukan advokat tersebut.

Pengakuan Dede ini terungkap saat menjadi saksi dari perkara dugaan suap yang menjerat Panitera Pengganti (PP) M Hamdan. Perkara terdakwa M Hamdan sendiri diketahui merupakan rangkaian dari kasus gratifikasi yang menjerat Hakim Itong Isnaini dan Pengacara RM Hendro Kasiono.

Hakim Dede akhirnya mengakui jika ada pesan dari Yuda agar bisa mendapatkan keringanan hukuman terkait dengan kliennya.

Hakim Itong Isnaini Hidayat blak-blakan soal perputaran uang untuk 'mengurus' perkara di lingkungan pengadilan. Ia pun menyebut, uang ngurus perkara itu ibarat kentut, karena ada bau namun sulit untuk memegangnya.

Itong menjelaskan, jika dirinya tidak pernah menerima uang sepeser pun terkait perkara pembubaran perusahaan yang tengah disidangkannya.

Sidang perkara suap Hakim Itong Isnaeni dan Panitera Pengganti M Hamdan yang digelar di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya menguak masalah di pengadilan itu. Honorer yang bertugas di sana mengaku menerima uang terkait penunjukan hakim dan panitera pengganti yang menangani perkara.

Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya menolak seluruh eksepsi atau keberatan atas dakwaan jaksa yang dilayangkan Hakim Itong Isnaeni. Persidangan dugaan suap yang juga melibatkan seorang pengacara dan panitera pengganti itu pun dilanjutkan ke acara pembuktian.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri aliran uang yang digunakan pengacara RM Hendro Kasiono untuk menyuap Hakim Itong Isnaeni. Dana itu dipertanyakan kepada Abdul Mujid dan Achmad Prihantoyo, Direktur PT Soyu Giri Primedika (PT SGP) yang merupakan klien terdakwa.

Hakim nonaktif Pengadilan Negeri Surabaya Itong Isnaini Hidayat minta agar dirinya segera dikeluarkan dari tahanan. Hakim yang kini menjadi terdakwa dalam perkara dugaan suap itu menyebut dakwaan jaksa harus dibatalkan karena melanggar kaidah hukum tentang penyertaan.

Modus ini pun terungkap dalam dakwaan ketiga terdakwa, yakni terdakwa hakim Itong Isnaeni, Panitera Pengganti Mohammad Hamdan dan pengacara RM Hendro Kasiono.

Dari perkara ini, Hamdan mendapatkan uang Rp5 juta. Lalu. Dari perkara dengan terdakwa Wali kota Kediri dengan hakim Dede Suryana, Hamdan mendapatkan uang sebesar Rp30 juta.

Sidang tindak pidana korupsi (Tipikor) yang melibatkan hakim nonaktif Itong Isnaeni di Pengadilan Tipikor Surabaya sempat diwarnai penolakan pembacaan dakwaan kedua oleh hakim yang menyidangkan perkara itu. Padahal, dakwaan yang akan dibacakan JPU KPK berbeda perkara dengan dakwaan pertama.

Hakim nonaktif Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Itong Isnaeni Hidayat, diduga tidak hanya menerima gratifikasi atau suap pada satu perkara. Dia ditengarai pernah menerima uang pada perkara berbeda.

Sidang perkara suap dengan terdakwa Itong Isnaeni Hidayat, hakim nonaktif Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, digelar perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, Selasa (21/6). Dia dijerat dengan pasal berlapis.

Sel isolasi yang dimaksud adalah sel isolasi khusus pengendalian Covid-19. Seperti tahanan lain, Itong akan diisolasi selama 7-14 hari.

Itong dan tersangka lainnya akan kembali ditahan selama 20 hari hingga 7 Juni 2022. Penahanan Itong dan lainnya menjadi kewenangan tim jaksa penuntut umum.

Selain Itong, tim penyidik juga memperpanjang penahanan dua tersangka lainnya, yakni panitera pengganti PN Surabaya Hamdan (HD) serta Hendro Kasino (HK) selaku pengacara dan Kuasa dari PT Soyu Giri Primedika (SGP).

Dalam konstruksi perkara, KPK menjelaskan bahwa Itong selaku hakim tunggal PN Surabaya menyidangkan perkara permohonan pembubaran PT SGP yang diwakili Hendro sebagai kuasa hukum perusahaan tersebut.