Terjaring OTT, Hakim PN Surabaya Itong Isnaeni Hidayat Tiba di Gedung KPK
"Saya enggak tahu, enggak tahu. Tahu-tahu sudah di sini," ujar dia yang masih belum diketahui identitasnya.
"Saya enggak tahu, enggak tahu. Tahu-tahu sudah di sini," ujar dia yang masih belum diketahui identitasnya.
KPK berharap dari rentetan OTT pada beberapa pekan terakhir memberikan efek jera.
Hal itu dikarenakan, perkara yang dihadapi kedua orang itu dianggap bertentangan dengan pakta integritas yang sudah ditandatangani untuk aparatur pengadilan.
Barang Bukti OTT Bupati Langkat Senilai Rp786 juta. KPK resmi menahan Bupati Langkat, Terbit Rencana Perangin Angin dan menyita barang bukti berupa uang sebesar Rp786 juta.
Sekedar informasi, dalam satu bulan terakhir di tahun 2022, KPK sudah menggelar operasi tangkap tangan (OTT) sebanyak tiga kali. Mereka yang dijerat yakni Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi alias Pepen, Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas'ud, dan teranyar Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin.
Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin Berseragam Tahanan Usai Terjaring OTT. Bupati Langkat Sumatera Utara, Terbit Rencana Perangin Angin diduga meminta fee untuk paket pekerjaan proyek di Dinas PUPR dan Dinas Pendidikan Kab Langkat Tahun 2020-2022.
Ruangan yang disegel ini berada di lantai empat PN Surabaya. Sedangkan kamar apartemen sang hakim yang disegel oleh KPK berada di kawasan Surabaya Barat. Ginting mengaku belum mendapatkan informasi lengkap dari KPK.
Tim penindakan KPK datang ke PN Surabaya pada pukul 05.00 hingga 05.30 WIB. Saat itu, di dalam mobil tim penindakan KPK sudah ada seorang hakim dan panitera pengganti PN Surabaya.
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, dalam operasi senyap kali ini tim penindakan mengamankan tiga orang, yakni seorang hakim dan panitera PN Surabaya, serta seorang pengacara.
Andi menyebut, kedatangan tim penindakan KPK ke PN Surabaya hendak menyegel salah satu ruangan di PN Surabaya. Ruangan yang disegel diduga adalah ruangan Hakim Itong Isnaeni.
Tiga orang diamankan di antara hakim, panitera dan seorang pengacara. KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status mereka ditangkap terkait OTT pada Rabu (18/1) kemarin.
Ali mengatakan, ketiganya ditangkap saat hendak melakukan transaksi suap. Suap berkaitan dengan penanganan perkara di PN Surabaya.
Tim penindakan KPK sudah mengamankan seorang panitera tersebut bersama dengan seorang pengacara. Mereka diduga terlibat tindak pidana suap berkaitan dengan penanganan perkara di PN Surabaya.
Ghufron mengharapkan penangkapan demi penangkapan tersebut memberikan efek jera, sekaligus pembelajaran bagi masyarakat agar tidak lagi melakukan korupsi.
Ghufron mengatakan, dalam menerima dan mengelola fee dari para kontraktor, Terbit dibantu Kepala Desa Balai Kasih Iskandar yang merupakan saudara kandungnya. Untuk sementara waktu, KPK baru mendapati proyek-proyek yang mereka mainkan ada di Dinas PUPR dan Dinas Pendidikan.
Ghufron membeberkan kronologi penangkapan terhadap Terbit Rencana. Penangkapan terhadap Terbit Rencana ini bermula dari informasi masyarakat terkait akan adanya pemberian sejumlah uang yang akan dilakukan oleh Muara Perangin Angin kepada penyelenggara negara pada Selasa, 18 Januari 2022.
Tak hanya Terbit Rencana, dalam kasus ini KPK juga menjerat lima tersangka lainnya, yakni Kepala Desa Balai Kasih Iskandar PA yang juga saudara kandung Terbit Rencana, serta empat orang pihak swasta atau kontraktor bernama Muara Perangin Angin, Marcos Surya Abdi, Shuhanda Citra, dan Isfi Syahfitra.
Sejumlah Orang yang Terjaring OTT di Langkat Tiba di Gedung KPK. Sejumlah orang terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pihak swasta yang terjaring OTT di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, tiba di Gedung KPK, pada Rabu (19/1/2021). Mereka akan diperiksa lebih lanjut oleh penyidik.