Nuklir untuk Listrik Indonesia

DPD menilai pembangunan Pembangkit Tenaga Nuklir sebagai langkah strategis yang sejalan dengan upaya pemerintah dalam melakukan ekspor sumber daya alam dalam bentuk semi-finishing product atau finishing product.

Pemerintah belum melirik nuklir untuk listrik Indonesia. Sebab, Biaya Pokok Produksi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) masih mahal dibanding yang lain. Menurut Menteri Jonan, Rosatom mengajukan Biaya Pokok Produksi PLTN sebesar 12 sen per kilo Watt hour (kWh).

Kepala BATAN Djarot Sulistio Wisnubroto mengungkapkan, pada Kebijakan Energi Nasional (KEN), energi nuklir masih dijadikan pilihan terakhir dalam memenuhi kebutuhan energi nasional. Padahal, berbagai studi dan kajian terhadap perencanaan pembangunan PLTN telah selesai dilakukan.

Kepala Bidang Diseminasi Badan Tenaga Nuklir Nasional Indonesia (BATAN), Dimas Irawan, mengatakan bahwa nuklir memiliki beberapa keunggulan dibanding sumber energi yang lain. Salah satunya ramah lingkungan. Selain itu juga, biaya operasinya kompetitif.

Arcandra melanjutkan, Indonesia juga belum memiliki teknologi memadai untuk pembangunan listrik tersebut. Bahkan, menurut penelitian butuh waktu 10 tahun untuk dapat membuat teknologi yang tepat. Rusia sudah pernah melakukan penelitian di Jakarta. Hasilnya, PLTN lebih mahal.

BAPETEN menggandeng International Atomic Energy Agency (IAEA) yang merupakan institusi induk dunia yang mengatur pemanfaatan tenaga nuklir, baik untuk militer maupun non militer. BAPETEN ingin meyakinkan para pengambil kebijakan bahwa pemanfaatan tenaga nuklir aman bila digunakan sesuai prosedur.

Kebutuhan dunia pada pembangkit nuklir terus meningkat di masa depan. IAEA memperkirakan pertumbuhan pembangkit tenaga nuklir mencapai 42 persen pada 2030, 42 persen di 2030, dan 123 persen pada 2050. Pertumbuhan tertinggi diperkirakan pada Asia Tengah dan Timur.