Motor Dilarang Lewat HI

Sejak jalur ini dibuat, kata Sigit terdapat 812 yang ditilang karena tidak mengendara bukan di jalan yang semestinya telah disediakan.

Setelah pemotor diperbolehkan kembali melintas, jumlah pelanggaran di Jalan MH Thamrin hingga Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, cenderung tinggi. Dalam kurun waktu tujuh hari, sejak 5 Februari hingga 11 Februari 2018, sebanyak 812 pemotor sudah ditindak oleh kepolisian.

Jalur itu disediakan usai putusan MA yang membatalkan peraturan gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 195 Tahun 2014 tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor juncto Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 141 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 195 Tahun 2014 tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda M

Polisi menerjunkan sekitar 50 personel. Pun demikian dibentuk tim dari polisi wanita untuk mengawasi para pengendara.

Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya akan menilang motor yang berkendara di luar jalur khusus sepanjang Sudirman-Thamrin. Rencananya Dirlantas juga akan menerapkan sistem ganjil-genap bagi pengendara motor yang melintasi jalur tersebut. Sistem itu pun masih tahap kajian oleh Pemprov DKI.

Rencananya Ditlantas juga akan menerapkan sistem ganjil-genap bagi pengendara motor yang melintasi jalur tersebut. Sistem itu pun masih tahap kajian oleh Pemprov DKI.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah mengizinkan kendaraan roda dua melintas di sepanjang Jalan MH Thamrin sesuai putusan Mahkamah Agung (MA) yang mencabut Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 195 Tahun 2014 tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor.

Pasca keputusan Mahkamah Agung (MA), Pemprov DKI membuat jalur khusus berwarna kuning khusus untuk sepeda motor melintas di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat. Hal itu dilakukan agar tak terjadi kesemrawutan di jalan tersebut.

Pemprov siapkan jalur khusus motor di Jalan Thamrin-Sudirman. Andri akan melihat apakah cara ini efektif atau tidak. Jika dinilainya tidak efektif maka dia mempertimbangkan saran Dirlantas Polda untuk menerapkan ganjil-genap untuk motor.

Berdasarkan pantauan merdeka.com, Pemprov DKI memberikan ruang khusus bagi pengendara motor yang melintas. Di mana ada marka jalan khusus jalur sepeda motor ada di Jalan Medan Merdeka Barat sudah terlihat di sisi kiri jalan.

Putusan MA batalkan aturan motor lewat Thamrin tak perlu didebatkan. Andri mencontohkan, bisa diterapkan peraturan ganjil genap mulai pukul 07.00 WIB hingga 10.00 WIB dan sore hari pada pukul 16.00 WIB hingga 20.00 WIB.

"Jadi intinya tetap kita laksanakan sampai monitoring, bagaimana dampaknya terhadap pembatasan ini. Rapat tadi ini itu sama-sama ingin wujudkan keamanan keselamatan, ketertiban," jelas Kingkin.

MA: Adanya pelarangan kepada pengendara motor maka otomatis yang dilarang wajib pajak yang tiap bulan yang juga bayar pajak, setiap pengendara kan dikenakan pajak. Sama-sama kena pajak melintas, kenapa dilarang? Ini prinsip awal. Jadi prinsip pelanggaran hak asasi

Politisi Gerindra ini mengatakan usulan ini juga untuk menciptakan keadilan bagi seluruh pengendara. Karena, kata dia, mobil diatur ganjil-genap sehingga motor juga harus mengikuti aturan tersebut.

Sandi juga mengingatkan agar para pengendara tetap hati-hati dan mengutamakan keselamatan. "Ingat keluarga di rumah," pesannya.

"Saran kami kepada Gubernur ke depan, sebelum dicabut itu dalam waktu dekat ini tentunya harus dikeluarkan peraturan gubernur yang baru untuk membatasi sepeda motor sama halnya dengan roda empat yaitu ganjil genap," ujar Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Halim Pagarra.

Anies tegaskan putusan MA tidak untuk didiskusikan tetapi dilaksanakan. Dishub, kata Anies, langsung menyiapkan pengaturan rute di Jalan Medan Merdeka Barat dan Jalan MH Thamrin untuk roda dua.

Besok, rambu larangan motor lewat Thamrin dicabut. Pemprov DKI Jakarta segera mencabut rambu-rambu berkaitan dengan aturan itu. Setelah rambu-rambu dicabut, baru kemudian sepeda motor akan diizinkan melintas.

"Kami meminta kepada masyarakat untuk bersabar menunggu hasil koordinasi Polda Metro Jaya dengan Pemprov."

Pemohon Yuliansah Hamid dan Diki Iskandar menilai aturan tersebut tidak berkeadilan dan diskriminatif terhadap pengendara sepeda motor.