Mobil Dinas untuk Mudik

Bupati Temanggung, Agus Setyawan menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat, tindakan tersebut mencederai kepercayaan publik terhadap integritas ASN.

Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang melarang seluruh aparatur sipil negara (ASN) menggunakan kendaraan dinas untuk mudik dan liburan Lebaran 1444 Hijriah. Mereka tak segan memberikan sanksi kepada ASN yang nekat melanggar aturan ini.

Pemerintah Kabupaten Tangerang melarang seluruh aparatur sipil negara (ASN) menggunakan kendaraan dinas untuk mudik dan liburan Lebaran 1444 Hijriah. Larangan itu tertuang dalam surat edaran Bupati A Zaki Iskandar.

menegaskan, mobil dinas hanya boleh digunakan untuk keperluan kedinasan.

Justru disalahgunakan untuk membawa penumpang yang diduga akan liburan. Bahkan sang sopir ambulans sempat berkelit saat ditanya soal SIM dan STNK. Hingga bersikap sok akrab terhadap putra eks Kapolri Jenderal Polisi (Purn) Sutarman, Iptu Danny Trisespianto Arief.

Bupati Bogor Ade Yasin melarang Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkab Bogor menggunakan kendaraan dinas untuk mudik Lebaran tahun ini. Larangan itu sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat.

Pemerintah Kota Bengkulu membolehkan aparatur sipil negara (ASN) menggunakan mobil dinas untuk mudik Idul Fitri 1443 Hijriah. Hal ini disampaikan Wakil Wali Kota Bengkulu, Dedy Wahyudi.

Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru melarang penggunaan mobil dinas dengan tujuan mudik lebaran. Larangan itu berlaku bagi setiap pegawai baik aparatur sipil negara maupun honorer di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumsel.

Untuk mengantisipasi adanya ASN yang nekat, pihaknya akan mengandangkan seluruh kendaraan berpelat merah.

Pelarangan penggunaan mobil dinas dilakukan lantaran para ASN sejatinya sudah menerima gaji dan tunjangan hari raya (THR). Menurutnya, gaji dan THR diberikan agar para ASN tak menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi

Khofifah Larang ASN Jatim Mudik Pakai Mobil Dinas. Seluruh mobil dinas, kata dia, diminta untuk diparkir di kantor masing-masing dan kembali digunakan setelah masa arus mudik dan balik berakhir.

Akan tetapi, Suharsono menambahkan, penggunaan mobil dinas untuk mudik terbatas ke wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Jawa Tengah (Jateng), seperti Kebumen, Purwokerto, Solo dan bukan sampai Jakarta apalagi luar Jawa.

Kebijakan berbeda justru dikeluarkan Pemkot Palembang. Kabag Humas Setda Kota Palembang Amiruddin Sandi mengungkapkan, pihaknya melarang penggunaan mobil dinas dengan tujuan mudik lebaran karena melanggar fungsinya.

PJS Bupati Tangerang, Komarudin menjelaskan beberapa alasan terkait kebijakan tersebut.

Izin tertulis ditujukan kepada sekretaris daerah. Adapun pejabat di bawahnya izin tertulis cukup kepada pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD).

Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemkot Malang dilarang menggunakan fasilitas dinas termasuk kendaraan untuk mudik Lebaran. Larangan itu pun sudah dilaksanakan dalam beberapa tahun terakhir.

Terkait larangan KPK tersebut, Rudy tak mempermasalahkannya. Ia yakin KPK memiliki alasan tersendiri. Rudy justru khawatir jika kendaraan dinas tetap dikandangkan, Pemkot tidak memiliki tempat untuk memarkir ribuan unit kendaraan plat merah itu. Apalagi kini Balai Kota sedang direnovasi.

Ketua KPK, Agus Rahardjo melarang penggunaan mobil dinas untuk mudik pejabat. Agus beralasan mobil dinas seharusnya hanya digunakan untuk keperluan tugas dinas saja bukan untuk yang lainnya.

Wali Kota Solo, FX Rudy menerangkan, jika harus diparkir di Balai Kota, Pemkot Solo justru yang kerepotan. Apalagi jumlah kendaraan dinas, baik roda dua maupun empat saat ini mencapai ribuan. Ditambah lagi jumlah cuti bersama tahun ini lebih panjang.

Namun, Asman mengaku akan membatasi penggunaan kendaraan dinas untuk PNS golongan rendah.