Menko Polhukam Mahfud MD

Menko Polhukam Mahfud MD angkat bicara soal penetapan Pimpinan Ponpes Al Zaytun, Panji Gumilang sebagai tersangka penistaan agama. Menurut Mahfud, ada tiga aspek untuk menyelesaikan masalah Pondok Pesantren Al Zaytun. Pertama masalah hukum, yang akan diselesaikan oleh Polri.

Menko Polhukam Mahfud Md masih mendalami polemik Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun di Indramayu, Jawa Barat. Mahfud mengaku sudah berkoordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk menuntaskan kisruh Al Zaytun. Selain itu, mantan ketua Mahkamah Konstitusi ini akan mengonfirmasi ke tim investigasi yang dibentuk.

Kasus utang pengusaha Jusuf Hamka alias Haji Naga semakin ramai. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyatakan, negara memang sudah mengakui bahwa memang memiliki utang kepada Jusuf Hamka.

Siswi SMP berinisial SFA mengkritik Pemkot Jambi melalui akun TikToknya. Dalam video itu, SFA bercerita soal kerusakan rumah dan sumur neneknya, akibat aktivitas angkutan berat dari sebuah perusahaan.

Panglima TNI Yudo Margono bertanya kepada Menko Polhukam Mahfud Md. Panglima mempertanyakan terkait sikap netralitas. Khususnya pada semua anggota TNI dan Polri.

Menkopolhukam, Mahfud MD geram, dengan praktik tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang salah satunya menimpa warga negara Indonesia. Mahfud menyebut warga NTT menjadi yang terbanyak menjadi korban.

Menkopolhukam, Mahfud MD membongkar, kelakuan Presiden Jokowi paling berkesan saat bekerja. Menurut Mahfud, Jokowi paling menjaga ibadahnya. Aksi Jokowi ini sampai membuatnya kaget. Maka dari itu, Mahfud geram jika masyarakat menyebut pemerintahan Jokowi anti islam.

Menkopolhukam, Mahfud MD mengungkapkan, kebiasaannya blusukan seperti halnya yang kerap dilakukan Presiden Jokowi. Menurutnya, blusukan diperlukan untuk mengecek langsung implementasi kebijakan pemerintah. Mahfud mengatakan, terkadang pejabat seperti dirinya hanya menerima laporan yang bisa saja bohong.

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD murka kepada Denny Indrayana yang menyebut Mahkamah Konstitusi akan memutuskan Pemilu memakai sistem proporsional tertutup.

Menkopolhukam, Mahfud MD murka. Denny Indrayana mengaku sudah mengetahui nantinya MK akan memutuskan pemilu legislatif kembali ke sistem proporsional tertutup. Menurut Mahfud, putusan MK tidak boleh diungkap sebelum dibacakan karena bisa dikategorikan pembocoran rahasia negara. Hal ini bisa menjadi preseden buruk.

Menko Polhukam, Mahfud Md menyebut, di era Presiden Jokowi tidak pernah terjadi pelanggaran HAM berat. Tragedi yang terjadi di era Jokowi kebanyakan digolongkan sebagai kejahatan. Menurut Mahfud, status pelanggaran berat, hanya bisa ditetapkan oleh lembaga Komnas HAM.

Menko Polhukam, Mahfud Md menyebut, tidak benar bahwa ada informasi presiden meminta maaf kepada partai komunis Indonesia (PKI). Menurutnya, presiden hanya menyesalkan kejadian pembantaian yang terjadi pada simpatisan PKI.

Menko Polhukam Mahfud Md menyebut Pemilu era sekarang mirip seperti zaman orde baru. Sebab masih ditemukan banyak kecurangan dalam Pemilu. Hal itu disampaikan dalam rapat koordinasi Panglima TNI Yudo Margono dan Kapolri Listyo Sigit, Senin (29/5). Mahfud mengaku tahu apa saja kecurangan Pemilu.

Kasus KDRT pasutri menjadi sorotan publik. Keduanya saling lapor ke Polres Metro Depok. Penahanan Putri Balqis pun viral di media sosial. Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto mengaku sampai ditelepon Menko Polhukam Mahfud MD. Kini penahanan Balqis sudah ditangguhkan.

Plt Menkominfo, Mahfud MD menyampaikan, update kasus korupsi BTS 4G melibatkan eks Menkominfo Johnny G Plate. Mahfud menyampaikan, Jokowi berpesan pembangunan proyek wajib dilanjutkan. Sementara, uang proyek yang dikorupsi untuk dikejar.

Menkopolhukam Mahfud MD buka suara terkait korupsi BTS dilakukan Johnny G Plate. Mahfud geram nilai korupsi mencapai rp8 triliun lebih. Namun, tidak ada tampak barang dan mangkrak. Mahfud juga memastikan tidak ada unsur politik dalam penetapan Plate sebagai tersangka korupsi.

Menko Polhukam Mahfud MD memberikan keterangan terkait Satgas Tindak Pidana Pencucia Uang (TPPU) hari ini, Rabu (3/4). Salah satu yang disorot terkait heboh transaksi mencurigakan Rp349 triliun pada lingkungan Kementerian Keuangan.

Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan hasil rapat Presiden Jokowi dengan para menteri dan pejabat setingkat menteri, Selasa (3/5). Salah satu hasil pertemuan, yaitu membahas soal rekomendasi penyelesaian pelanggaran HAM berat di masa lalu.

Menteri Keuangan yang juga anggota Komite TPPU, Sri Mulyani mengungkapkan, latar belakang perbedaan data dengan Mahfud MD. Data yang dimaksud mengenai transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan.

Komisi III DPR kembali menggelar rapat kerja membahas transaksi janggal Rp349 triliun pada lingkungan Kementerian Keuangan, Selasa (11/4). Rapat dihadiri Menko Polhukam Mahfud MD, PPATK dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.