VIDEO: Pemerintah Ogah Minta Maaf Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu, Hanya Menyesali

Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan hasil rapat Presiden Jokowi dengan para menteri dan pejabat setingkat menteri, Selasa (3/5). Salah satu hasil pertemuan, yaitu membahas soal rekomendasi penyelesaian pelanggaran HAM berat di masa lalu.

Presiden Jokowi mengeluarkan Inpres nomor 2 tahun 2023, untuk mengambil langkah untuk melakukan rekomendasi penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat di masa lalu. Rekomendasi ini difokuskan pada korban, bukan para pelaku. Menurut Mahfud, jika menyangkut ke para pelaku, artinya menyangkut ke yudisial, dan harus diputuskan Komnas HAM dan DPR.

Selain itu, pemerintah tidak akan minta maaf atas terjadinya pelanggaran HAM berat di masa lalu. Pemerintah hanya menyesali adanya kejadian tersebut, dan tidak akan mengubah.