Meikarta Rusun Subsidi

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai tata kelola dan ketentuan yang berlaku.

Rusun tersebut akan dibangun di atas lahan sekitar 30 hektare.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tidak ada masalah hukum terkait rencana pemerintah menjadikan Meikarta sebagai lokasi rusun subsidi, membuka jalan bagi program hunian terjangkau ini.