masyarakat hukum adat

Profesor Unand, Kurnia Warman, mengupas tuntas penyebab melemahnya posisi Hak Tanah Masyarakat Hukum Adat. Kebijakan pemerintahan desa dan perubahan pandangan masyarakat menjadi sorotan utama.

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) serius memperkuat identitas bangsa dengan meningkatkan perlindungan terhadap masyarakat adat, menjadikannya Masyarakat Hukum Adat (MHA). Langkah ini sekaligus wujud pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945.

Kementerian Kehutanan (Kemenhut) tengah mengebut finalisasi peta jalan untuk percepatan hutan adat, menargetkan penyelesaian pada Februari ini demi mencapai target 1,4 juta hektare.

Desa Kedang Ipil di Kutai Kartanegara resmi diakui sebagai Masyarakat Hukum Adat (MHA) Kutai Adat Lawas, menjadi yang pertama dan satu-satunya di Kukar. Penasaran mengapa?

. Keberadaan UU itu nantinya akan memberikan ketegasan pada tanah atau hutan adat tersebut agar tak berpindah tangan ke pihak-pihak yang pada akhirnya merugikan