Maladministrasi

Ombudsman RI mengapresiasi peningkatan kualitas layanan publik DKI Jakarta yang mencapai kategori tertinggi pada 2025, namun mengingatkan tantangan maladministrasi yang masih perlu diatasi dan Gubernur Pramono Anung berkomitmen untuk transparansi.

Ombudsman Sumatera Barat membuka posko pengaduan untuk mengawasi proses Penerimaan Siswa Baru tahun ajaran 2026/2027. Langkah ini bertujuan memastikan seleksi berjalan transparan dan bebas maladministrasi, serta mengajak partisipasi aktif masyarakat.

Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Barat mendorong rumah sakit daerah untuk bebas maladministrasi demi peningkatan kualitas pelayanan dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan.

Ombudsman RI Perwakilan Maluku resmi membuka Posko Pengaduan SPMB 2026 di Ambon, memastikan proses penerimaan murid baru berjalan transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik maladministrasi.

Ombudsman RI terus berupaya **perkuat integritas layanan** publik dengan menjalin kolaborasi strategis bersama perguruan tinggi demi meningkatkan kualitas pengawasan dan kepercayaan masyarakat.

Majelis Etik Ombudsman RI (ORI) menegaskan bahwa Standar Etika Ombudsman RI harus setara dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) demi menjaga kepercayaan publik dan kualitas pelayanan.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan serius menanggapi hasil evaluasi pelayanan publik Sulsel dari Ombudsman, menjadikannya pijakan strategis untuk terus berinovasi dan memperbaiki kualitas layanan demi masyarakat.

Ombudsman Kalbar mengumumkan hasil penilaian pelayanan publik 2025 di Kalimantan Barat, menyoroti kinerja pemerintah daerah dan instansi vertikal, dengan Pemprov Kalbar meraih opini Kualitas Tinggi Tanpa Maladministrasi.

Penyelesaian masalah ini akan melibatkan koordinasi lintas kementerian, mediasi di lapangan, serta langkah administratif yang cepat.

Menteri Transmigrasi (Mentrans) menduga maladministrasi di balik pembatalan SHM transmigran di Kotabaru, Kalsel, dan memastikan hak warga akan dikembalikan melalui eksekusi administratif dan mediasi.

Ombudsman Kalsel mengundang masyarakat untuk proaktif melaporkan berbagai persoalan pelayanan publik yang merugikan, demi mewujudkan perbaikan dan mencegah maladministrasi di Kalimantan Selatan.

Pemerintah Kabupaten Garut berhasil meraih Predikat Opini Kualitas Tinggi Tanpa Maladministrasi dari Ombudsman Republik Indonesia, menunjukkan komitmen terhadap pelayanan publik yang prima.

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) berhasil meraih Opini Kualitas Tertinggi dari Ombudsman RI untuk penilaian tahun 2025, menegaskan komitmennya dalam menjaga standar layanan publik yang profesional dan bebas maladministrasi.

Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Selatan mencatat 298 Laporan Ombudsman Infrastruktur Kalsel dan sektor lain sepanjang 2025, mayoritas terkait maladministrasi pelayanan publik yang tidak memberikan pelayanan.

Ombudsman DIY menunjukkan kinerja impresif di tahun 2025 dengan menuntaskan 153% laporan, jauh melampaui target. Simak detail capaian luar biasa kinerja Ombudsman DIY ini!

Ombudsman Kepri menampung dominasi keluhan pertanahan di Bintan, termasuk masalah sertifikat dan program PTSL, yang mengindikasikan adanya dugaan maladministrasi pelayanan publik.

Ombudsman Republik Indonesia menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakernas) 2025 di Kota Batu untuk mengevaluasi kinerja pengawasan pelayanan publik. Kegiatan ini juga menyiapkan rencana kerja strategis untuk periode mendatang.

Perwakilan Ombudsman Kepri berhasil menyelesaikan 190 laporan dari 800 pengaduan masyarakat hingga Oktober 2025, dengan maladministrasi pertanahan menjadi isu utama. Temukan detail penyelesaian laporan Ombudsman Kepri dan kasus-kasus yang ditangani.

Ombudsman Kalsel menekankan pentingnya layanan publik adaptif dan partisipatif sesuai UU No. 25 Tahun 2009. Mengapa adaptasi ini krusial untuk kepercayaan masyarakat?

Kemenkumham Ombudsman Babel tingkatkan koordinasi untuk layanan hukum publik yang lebih transparan dan akuntabel di Bangka Belitung. Apa dampaknya bagi masyarakat?