Maladministrasi

Pemerintah Kabupaten Garut berhasil meraih Predikat Opini Kualitas Tinggi Tanpa Maladministrasi dari Ombudsman Republik Indonesia, menunjukkan komitmen terhadap pelayanan publik yang prima.

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) berhasil meraih Opini Kualitas Tertinggi dari Ombudsman RI untuk penilaian tahun 2025, menegaskan komitmennya dalam menjaga standar layanan publik yang profesional dan bebas maladministrasi.

Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Selatan mencatat 298 Laporan Ombudsman Infrastruktur Kalsel dan sektor lain sepanjang 2025, mayoritas terkait maladministrasi pelayanan publik yang tidak memberikan pelayanan.

Ombudsman DIY menunjukkan kinerja impresif di tahun 2025 dengan menuntaskan 153% laporan, jauh melampaui target. Simak detail capaian luar biasa kinerja Ombudsman DIY ini!

Ombudsman Kepri menampung dominasi keluhan pertanahan di Bintan, termasuk masalah sertifikat dan program PTSL, yang mengindikasikan adanya dugaan maladministrasi pelayanan publik.

Ombudsman Republik Indonesia menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakernas) 2025 di Kota Batu untuk mengevaluasi kinerja pengawasan pelayanan publik. Kegiatan ini juga menyiapkan rencana kerja strategis untuk periode mendatang.

Perwakilan Ombudsman Kepri berhasil menyelesaikan 190 laporan dari 800 pengaduan masyarakat hingga Oktober 2025, dengan maladministrasi pertanahan menjadi isu utama. Temukan detail penyelesaian laporan Ombudsman Kepri dan kasus-kasus yang ditangani.

Ombudsman Kalsel menekankan pentingnya layanan publik adaptif dan partisipatif sesuai UU No. 25 Tahun 2009. Mengapa adaptasi ini krusial untuk kepercayaan masyarakat?

Kemenkumham Ombudsman Babel tingkatkan koordinasi untuk layanan hukum publik yang lebih transparan dan akuntabel di Bangka Belitung. Apa dampaknya bagi masyarakat?

Ombudsman RI mendesak DPR untuk memperbaiki etika komunikasi publik mereka yang dinilai melukai aspirasi rakyat, sekaligus menuntut transparansi gaji dan evaluasi penanganan demonstrasi. Apa saja tuntutan lengkapnya?