Sutikno menyampaikan, pengendara diberikan sanksi tilang guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Polisi memberikan sanksi tilang kepada rombongan Supermoto yang melintas di ruas tol layang Pulo Gebang-Kelapa Gading. Sebanyak 21 unit sepeda motor dikandangkan di Subdit Gakum Ditlantas Polda Metro Jaya.

Menanggapi kejadian itu, Kainduk Turangga 04 Jagorawi Kompol Fitrisia Kamila membenarkan jika terdapat sejumlah pemotor yang masuk ke jalur tol. Bahkan untuk hari ini, Kamila menyebut ada dua pengendara yang masuk tol.

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo ingin pengguna kendaraan roda dua bisa masuk ke jalan tol. Alasannya, para pengendara sepeda motor juga membayar pajak untuk negara.

"Jangan tiru negara lain, misalkan di Malaysia di mana motor boleh masuk tol menimbulkan banyak kecelakaan, hanya karena menuruti desakan beberapa pihak agar motor bisa masuk tol. Padahal populasi motor di sana sangatlah kecil," ujar anggota BPJT Koentjahjo Pamboedi.

"Pengelola jalan tol sepatutnya tidak hanya mengejar keuntungan semata tapi juga ikut memberi solusi terhadap kesulitan mayoritas rakyat kita yang masih tinggal di rumah-rumah BTN pinggiran kota dan hanya memiliki moda transportasi roda dua atau motor untuk bisa pulang pergi dari rumah ke tempat kerjanya."

"Kedua, penggunaan jalan tol sebagaimana yang dimaksud adalah, bukan langsung bergabung bersama-sama pengguna mobil jalan tol yang selama ini sudah berjalan sebagaimana disampaikan banyak pihak dan menimbulkan pro-kontra, di sinilah saya melihat banyak yang gagal paham dan sok tahu," tegas Bamsoet.

Pihaknya harus melakukan kajian mendalam terkait usulan ini. Ini diperlukan karena angka kecelakaan yang melibatkan sepeda motor juga cukup besar.

Direktur Utama PT Jasa Marga Tbk, Dessy Arryani ikut mengomentari wacana membolehkan sepeda motor masuk tol. Sepeda motor nantinya akan disediakan lajur khusus yang berbeda dengan mobil

"Kalau bicara kemacetan, kita harus bicara dengan Kementerian PUPR dengan Kementerian Perdagangan," ujar Herman.

Pertama, secara konstitusional setiap peraturan yang dibuat tidak boleh mendiskriminasi hak-hak warga negara. Termasuk hak warga negara pengguna sepeda motor untuk menikmati hasil pembangunan.

Saat ini mencuat wacana sepeda motor bisa masuk jalan tol. Pemerintah mengatakan rencana motor masuk tol dikaji berdasarkan aspek keadilan karena pengguna kendaraan roda dua memiliki hak yang sama dengan pengendara mobil untuk mengakses jalan bebas hambatan.

Terkait hal keselamatan dan kemacetan tersebut, Sahroni mendorong instansi terkait seperti Kementerian Perhubungan, Polri, Jasa Marga untuk melakukan kajian terkait penyelesaian potensi permasalahan itu.

Dirjen Budi menjelaskan bahwa bisa saja jalan tol dilalui oleh sepeda motor, tapi hanya jalan tol yang spesifikasinya sama dengan jembatan Suramadu dan jalan tol di Bali. Sementara itu, untuk jalan tol di daerah perkotaan harus melalui pertimbangan dan kajian terlebih dahulu.

Ketua DPR Usulkan Sepeda Motor Bisa Masuk Jalan Tol. Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo, menyatakan pengendara motor memiliki hak yang sama dengan para pengemudi mobil sehingga seharusnya pemerintah mengizinkan kendaraan bermotor roda dua masuk ke jalur bebas hambatan tersebut.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Bambang Soesatyo, berharap pemerintah menambah jalur khusus sepeda motor di jalan tol. Menurut dia, rencana motor masuk tol, sebagai bentuk kepedulian pemerintah pada masyarakat yang belum mampu memiliki mobil pribadi.

Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi menolak wacana pemerintah memperbolehkan sepeda motor masuk tol. Hal tersebut dinilai bertentangan dengan aspek keselamatan yang selama ini menjadi perhatian pemerintah dalam menurunkan tingkat kecelakaan.

Pemerintah tengah mengkaji usulan sepeda motor bisa melintas di jalan tol. Usulan motor masuk tol dikeluarkan karena pemerintah menilai para pengguna kendaraan roda dua memiliki hak yang sama dengan pengendara mobil untuk mengakses jalan bebas hambatan.