lapindo

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Rionald Silaban mengatakan PT Lapindo Minarak Jaya (LMJ) masih belum membayarkan utangnya kepada negara dengan jumlah sebesar Rp 2 triliun. Adapun utang yang dibebankan kepada Lapindo berupa dana talangan penanggulangan lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Kementerian Keuangan, Rionald Silaban mengatakan, pemerintah sudah menunjuk kuasa kepada Kejaksaan Agung menyelesaikan kasus ini. Bahkan mereka telah menyampaikan pandangan pemerintah kepada pihak PT Lapindo Brantas.

Surat tersebut pun telah dibalas Pemerintah. Menurut pemerintah, nilai yang telah ditetapkan sudah sesuai dengan akibat yang muncul dari semburan lumpur panas yang terjadi di Sidoarjo, Jawa Timur.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Rionald Silaban mengatakan, pihaknya masih terus berkomunikasi dengan Lapindo. Saat ini, pemerintah kembali mengirimkan tanggapan terkait utang Lapindo.

Utang tersebut berupa dana talangan penanggulangan lumpur, yang telah jatuh tempo pada 10 Juli 2019 lalu. Karena itu, negara tak boleh lembek alias perlu tegas agar sisa tagihan bisa dilunasi.

Ekonom sekaligus Direktur Riset CORE Indonesia, Piter Abdullah, meminta pemerintah lebih galak untuk menyelesaikan persoalan piutang Lapindo Brantas Inc dan PT Minarak Lapindo Jaya. Seperti diketahui, perusahaan tersebut memiliki utang kepada pemerintah sebesar Rp773 miliar.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu, Isa Rachmatarwata mengatakan, pemerintah terus berupaya menyelesaikan persoalan piutang Lapindo Brantas Inc dan PT Minarak Lapindo Jaya. Seperti diketahui, perusahaan tersebut memiliki utang kepada pemerintah sebesar Rp773 miliar.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Isa Rachmatarwata mengatakan, pihaknya belum dapat memastikan besaran nilai aset dari PT Lapindo Brantas Inc dan PT Minarak Lapindo, yang ditawarkan untuk membayar utang kedua perusahaan tersebut.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan kembali buka suara terkait utang PT Lapindo Brantas Inc dan PT Minarak Lapindo. Keduanya disebut belum melunasi utang kepada pemerintah yang sudah jatuh tempo pada 10 Juli 2019 lalu yang mencapai sebesar Rp773 miliar.

Kegiatan Pengendalian Lumpur Sidoarjo terdiri penanganan luapan lumpur, pembangunan tanggul dan infrastruktur lainnya serta pemeliharaan tanggul dan infrastruktur lain.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara (Dirjen KN) Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata mengatakan, pihaknya sudah melayangkan surat penagihan pertama kepada Lapindo untuk utang jatuh tempo. Jika sampai penagihan ketiga utang tak juga dibayarkan, maka pemerintah berhak ambil alih aset Lapindo.

Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) yang terdiri dari Kementerian Keuangan, Kepolisian, Kejaksaan, Bank Indonesia dan Pemerintah Daerah akan turun tangan apabila Lapindo belum juga melakukan pembayaran utang.

Pemerintah masih menghitung berapa nilai jaminan sertifikat tanah yang telah diserahkan kepada pemerintah. Jika nantinya jaminan tersebut tidak cukup maka Kemenkeu akan menagih jaminan lain agar utang Lapindo lunas.

Lapindo Brantas Inc dan PT Minarak Lapindo Jaya belum memenuhi kewajibannya untuk melunasi utang kepada pemerintah. Padahal, dalam perjanjian yang diteken pada Juli 2015, disebutkan utang tersebut harus lunas pada Juli 2019. Utang ini berasal dari pinjaman yang diberikan pemerintah untuk melunasi pembelian tanah.

Utang yang dianggap tersebut merupakan Unrecovered Cost atau biaya penggantian kegiatan pencarian minyak dan gas (migas) (cost recovery) ke operator oleh negara. Di mana biaya atas operasi ‎migas Lapindo Brantas Inc dan PT Minarak Lapindo Jaya‎ di Wilayah Kerja Migas Brantas.

"Mereka mengklaim punya hak cost recovery, dari operasi mereka, kami sudah diskusikan ini. Kalau soal cost recovery itu kan bukan urusan kami, makanya kami mesti cek dulu."

Presiden Direktur Lapindo Brantas Inc, Faruq Adi Nugroho, mengatakan produksi gas pihaknya saat ini berada di kisaran 20-25 mmscfd dan akan terus ditingkatkan hingga akhir 2018. Akhir tahun, target kita meningkat antara 30-35 mmscfd. Menurut rencana, kita akan semakin meningkat sampai 100 mmscfd pada 2022-2023.

Djoko Siswanto menilai kasus tersebut menyisakan kekhawatiran bagi pihak kontraktor, sehingga tak berani mengajukan penawaran kelola Blok Brantas. Djoko Siswanto menyampaikan, kasus lumpur Sidoarjo itu memang masuk ke dalam pertimbangan Kementerian ESDM untuk memilih pihak kontraktor.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementerian ESDM Djoko Siswanto, mengatakan Lapindo sebelumnya sudah menyelesaikan persyaratan administrasi untuk menandatangani kontrak. Selain itu, Lapindo sudah membayar bonus tanda tangan senilai USD 1 juta atau sebesar Rp 14,5 miliar.

Informasi yang dihimpun merdeka.com, bangunan pagar setinggi sekitar 2 meter dengan panjang sekitar 2,5 kilo meter itu roboh sejak sejak Rabu (6/12) lalu. Padahal, bangunan pagar cor itu baru dikerjakan pada akhir tahun 2017.