Dalam KPR, nasabah biasanya akan ditawarkan suku bunga KPR tetap (fixed) dan fluktuatif (floating) yang merupakan dua jenis sistem penentuan suku bunga pinjaman yang dikenal dalam dunia perbankan.

Memiliki rumah menjadi prioritas utama para keluarga muda. Namun, dalam mewujudkan rumah idaman, masalah finansial kerap menjadi penghalang. Fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) pun menjadi solusi para anak muda dalam memiliki hunian. Untuk memulai sebuah KPR, seseorang harus memiliki perencanaan yang baik.

Satu per satu perbankan mulai meluncurkan produk KPR untuk milenial yang disebutkan menyasar kebutuhan dan karakter generasi milenial yang mengharapkan hunian (baik dalam bentuk rumah maupun apartemen) dengan cara yang mudah dan terjangkau.

Pilihan tenor KPR di lembaga perbankan ada banyak ragam, mulai dari 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun hingga 25 tahun. Tapi kebanyakan orang memilih jangka waktu 15 tahun sebagai tenor kredit yang ideal.

BI beberapa waktu lalu membuat survei yang menunjukkan adanya penurunan penjualan properti. Di mana, salah satu faktor penyebabnya adalah suku bunga Kredit Perumahan Rakyat (KPR) yang terbilang cukup tinggi. Bank BTN justru mengemukakan bahwa sektor perbankan saat ini tengah ramai menurunkan suku bunga KPR.

Bank Indonesia (BI) akhirnya menurunkan suku bunga acuannya sebesar 25 basis poin (bps) setelah 8 bulan menahannya. Penurunan suku bunga acuan tersebut rupanya juga diikuti oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang menurunkan bunga penjaminan 25 bps untuk simpanan Rupiah.

Executive Vice President BCA, Felicia Mathilda Simon menyampaikan sejumlah tips yang perlu diperhatikan para calon pembeli rumah, terutama generasi milenial yang akan melakukan pembelian rumah.

Executive Vice President BCA, Felicia Mathilda Simon, menjelaskan dengan asumsi harga satu hunian Rp 1 miliar, maka angka Rp 1,2 triliun tersebut, setara dengan 1.100 - 1.200 unit hunian. Selain di ICE BSD, pameran juga dilakukan di Surabaya dan Palembang. Di kedua kota itu, nilai transaksi KPR ditargetkan Rp 600 M.

Manajer Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia (BI), Bayu Adi Gunawan, mengatakan pengajuan kredit pemilikan rumah (KPR) oleh generasi milenial mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini dapat dilihat dari data BI yang menunjukkan peningkatan KPR sejak 2014 hingga 2017.

PT Bank Pembangunan Daerah Papua atau Bank Papua menargetkan penyaluran kredit kepemilikan rumah (KPR) pada tahun ini bisa mencapai 2.400 unit perumahan. Jumlah ini dipatok tidak berbeda jauh dari realisasi KPR yang disalurkan pada 2018 lalu.

PT Sarana Multigriya Finansial (Persero), atau SMF kembali melakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama Operasional (PKO) dengan Bank Penyalur KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Ananta mengaku optimistis, dengan adanya sinergi yang kuat, program sejuta rumah dapat tercapai.

Direktur Utama PT SMF, Ananta Wiyogo mengatakan, ‎program ini diperuntukkan bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) alias PNS. Rencananya, sebanyak 3.000 PNS di Lombok bisa menikmati pembiayaan KPR mencapai Rp 100 juta.

Pameran Properti Indonesia (IPEX) ke-18 berlangsung 22-30 September 2018 di Jakarta Convention Center (JCC). Bank yang telah mendistribusikan KPR selama 42 tahun ini membidik angka sekitar Rp 4,5 triliun disiapkan untuk mendukung KPR non-subsidi dan KPR Bersubsidi sebesar Rp 500 miliar.

Tingginya down payment (DP) menjadi kendala bagi generasi milenial mengambil KPR. Bank Indonesia (BI) telah mengambil langkah strategis dengan melakukan relaksasi ketentuan Loan to Value (LTV) KPR perbankan. Di mana, memberikan kebebasan bagi bank berkinerja baik untuk menentukan besaran DP KPR hingga 0 persen.

Tidak hanya itu, BI juga menyederhanakan ketentuan LTV untuk urutan kepemilikan rumah. Jika di aturan sebelumnya kepemilikan rumah kedua diatur DP 15 persen dan rumah ketiga dan selanjutnya DP 20 persen. Pada aturan baru, kini disederhanakan menjadi DP 15 persen untuk kategori kepemilikan rumah kedua dan seterusnya.

Sepanjang 2017, data menyebutkan kontribusi KPR terhadap gross domestik produk (GDP) RI hanya 2,9 persen. Angka ini cukup rendah jika dibandingkan beberapa negara tetangga. Maka dari itu, Bank Indonesia (BI) beberapa waktu lalu memberikan kelonggaran skema Loan To Value (LTV) untuk bisa meningkatkan pertumbuhan KPR.

Bank Indonesia (BI) menerbitkan aturan baru tentang relaksasi aturan rasio kredit terhadap nilai atau loan to value (LTV) di kredit properti. Tujuannya untuk mendorong pertumbuhan kredit perumahan lebih menggeliat lagi.

Jika dalam skema saat ini porsi pemerintah dalam pembiayaan KPR sebesar 90 persen sementara SMF 10 persen, maka dalam skema baru tersebut, pembiayaan KPR FLPP dananya 75 persen berasal dari pemerintah dan 25 persen dari PT Sarana Multi Financial (SMF).