SMF siap jalankan skema baru penyaluran FLPP pemerintah
Merdeka.com - PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF menyambut positif dan menyatakan kesiapannya untuk menjalani skema baru Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau KPR bersubsidi. Jika dalam skema saat ini porsi pemerintah dalam pembiayaan KPR sebesar 90 persen sementara SMF 10 persen, maka dalam skema baru tersebut, pembiayaan KPR FLPP dananya 75 persen berasal dari pemerintah dan 25 persen dari PT Sarana Multi Financial (SMF).
"Untuk FLPP dengan struktur baru itu SMF sudah siap. Tinggal adalah tergantung (Kementerian) PU-Pera itu kapan mau luncurkan," kata Direktur Utama, Ananta Wiyogo, di Kantor SMF, Jakarta, Senin (13/7).
Terkait sumber dana, kata Ananta, selama ini, perseroan masih mengandalkan dua sumber, yakni pemerintah melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) dan dari pasar modal.
Direktur SMF, Heliantopo, menegaskan bahwa perubahan skema ini tidak akan berpengaruh pada tingkat bunga yang dikenakan kepada masyarakat. "Tingkat bunga yang diberikan kepada masyarakat tidak berubah seperti yang sebelumnya, 5 persen," kata dia.
Dia melanjutkan, saat ini, SMF tengah menunggu, kapan pemerintah merilis skema anyar tersebut untuk selanjutnya dijalankan. "Jadi memang sekarang komposisi FLPP itu 90 persen Pemerintah, 10 persen SMF. SMF ditugaskan, nanti akan keluar (skema baru) komposisi akan diturunkan, nanti akan segera diterbitkan. SMF nanti akan menyediakan dana untuk 25 persen," tandasnya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pembelian Sempat Dibatasi, Bolehkah Kampanye dengan Beras SPHP?
Beras SPHP merupakan beras yang dikelola pemerintah dengan harga ekonomis namun kualitas premium.
Baca SelengkapnyaPemerintah Perpanjang Bantuan Sosial Tambahan Hingga Juni
Pemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.
Baca SelengkapnyaPemerintah Buka Loker 1,3 Juta Formasi PPPK, Ini Syarat Batas Usia Pelamar
Tahun 2024 pemerintah membuka lowongan kerja sebanyak 1,3 juta formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
BPKP Selamatkan Uang Negara Rp67,09 Triliun dari Pemborosan di 2023, Ada dari Proyek PSN
Kontribusi penyelematan uang negara tersebut berasal dari tiga kategori. Pertama, efisiensi belanja negara yang belum keluar/penghematan sebesar Rp15,56 T.
Baca SelengkapnyaStrategi Pemerintah Atasi Kelangkaan Beras, Termasuk Buka Keran Impor
Harapannya, langkah itu bisa menambah suplai untuk memenuhi permintaan masyarakat.
Baca SelengkapnyaBTN Salurkan Pembiayaan KPR hingga Rp22 Triliun dalam 5 Tahun
Penyaluran KPR sektor informal menjadi fokus perseroan.
Baca SelengkapnyaFOTO: Pemerintah Siapkan Rp47 Triliun Lebih untuk Subsidi Bunga KUR Tahun 2024
Pemerintah berencana melanjutkan penyaluran KUR yang tidak hanya memprioritaskan kuantitas, tetapi juga memprioritaskan kualitas.
Baca SelengkapnyaKunjungi Ponpes Girikusumo Asuhan KH Munif Zuhri, Hendi Beri Materi Santripreuner
Hendi mengajak para santri untuk memahami peluang usaha yang ada pada aktivitas pengadaan barang / jasa pemerintah.
Baca SelengkapnyaMenaker Apresiasi Pemerintah Jerman yang Minat dengan Tenaga Perawat Indonesia
Saat ini Indonesia dalam tahap pengembangan SIPK dalam upaya meningkatkan partisipasi industri untuk memanfaatkannya.
Baca Selengkapnya