KPK Tangkap Wali Kota Tegal

Warga di daerah-daerah ini justru merayakan kebahagiaan saat kepala daerahnya ditangkap KPK:

Rekan Wali Kota nonaktif Tegal, Siti Masitha, Amir Mirza Hutagulung divonis 7 tahun penjara oleh hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang. Amir Mirza yang pernah menjabat sebagai Ketua Partai NasDem Brebes tersebut terbukti bersekongkol dengan Siti Masitha dalam kasus suap sebesar Rp 7 miliar.

Wali Kota nonaktif Tegal, Siti Masitha divonis lima tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider empat bulan kurungan. Masitha didakwa terbukti bersalah dan meyakinkan melanggar Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 dan UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi.

Wali Kota Tegal nonaktif, Siti Mashita Soeparno dituntut hukuman penjara selama tujuh tahun. Selain itu, Jaksa penuntut Umum KPK, Fitroh Rochcahyanto juga meminta majelis hakim mencabut hak politik Siti Masitha dan denda Rp 200 juta subsider enam bulan penjara.

Siti Masitha didakwa kumpulkan fee untuk modal maju Pilkada Tegal. Sidang perdana kasus suap di Pemkot Tegal dengan terdakwa Siti Masitha Soeparno, Wali Kota Tegal nonaktif, digelar di Pengadilan Tipikor Semarang, Senin (15/1). Sidang dengan agenda dakwaan ini dipimpin Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor, Antonius.

Ketika ditemui siang ini, Siti santai menanggapi persidangan. Dengan senyum merekah dia malah minta didoakan agar dilancarkan.

KPK sebelumnya telah menetapkan tiga orang tersangka terkait kasus dugaan proyek pengelolaan dana jasa kesehatan di RSUD Kardinah, Tegal. Ketiga tersangka tersebut yakni, Wali Kota Tegal Siti Masitha Soeparno, Pengusaha Amir Mirza Hutagalung dan Wakil Direktur RSUD Kardinah, Tegal, Cahyo Supriyadi.

Mereka merupakan pejabat publik di Kota Tegal. Mulai dari Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Suhardjo, Kepala Dinas PU Sugiyanto, dan Staf Dinas PU Iwan.

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Wali Kota Tegal,Siti Mashita Soeparno (SMA) dan tangan kanannya, Amir Mirza Hutagalung‎ (AMH). Mereka adalah tersangka dalam kasus pengelolaan dana jasa pelayanan RSUD Kardinah Kota Tegal tahun 2017.

KPK tengah fokus menggodok langkah-langkah mencegah kepala daerah mencari uang untuk ongkos pilkada. Salah satu caranya, berupaya menghilangkan tekanan yang diemban oleh kepala daerah sehingga tak terlalu menggebu-gebu mengumpulkan ongkos sebagai modal kembali maju pilkada.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa tersangka kasus suap pengelolaan dana kesehatan RSUD Kardinah Kota Tegal, yang juga mantan Wali Kota Tegal Siti Masitha Soeparno (SMS). Wanita yang akrab Bunda Sitha itu diperiksa sebagai tersangka atas kasus yang sedang membelitnya itu.

Dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan dana jasa pelayanan ‎kesehatan di RSUD Kardinah, Tegal, KPK turut menetapkan satu tersangka lainnya yakni, Wakil Direktur RSUD Kardinah, Cahyo Supriyadi.

Dalami kasus suap alkes Tegal, KPK kembali geledah dua lokasi. Dua lokasi penggeledahan di Kota Tegal dan Kota Semarang. DI Tegal, KPK geledah kantor PUPR. Sedangkan di Semarang, KPK geledah kantor dua perusahaan.

Kepala daerah korupsi, Mendagri minta salahkan orang bukan sistem. Mendagri menolak jika disebut tidak ada ketegasan untuk mencegah korupsi di institusi negara atau daerah. Dia menekankan masyarakat agar tidak menyalahkan institusi melainkan pejabat yang melakukan korupsi.

Sekjen PAN sebut Wali Kota Tegal nonaktif semangat usai dijenguk anak. Siti yang merupakan kakak kandung Eddy, ditahan setelah berstatus tersangka atas dugaan tindak pidana suap terkait pengadaan alat kesehatan dan pengelolaan dana kesehatan RSUD Kardinah, Tegal.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, bukti tersebut dapat menguatkan penetapan tersangka terhadap Siti Masitha serta Politikus NasDem, Amir Mirza Hutagalung.

Ganjar berulang kali bilang birokrasi Pemkot Tegal tak sehat. Ganjar menginstruksikan Nursholeh untuk berkoordinasi dengan KPK dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menata birokrasi. Nursholeh juga diminta melaksanakan keputusan MA terkait pencabutan SK penonaktifan PNS.

Ganjar ambil sumpah PNS Pemkot Tegal agar tak korupsi & tolak gratifikasi. Pertama, tidak melakukan tindak pidana korupsi. Kedua, menolak berbagai bentuk gratifikasi. Ketiga, tidak memberikan atau menerima setoran dari siapapun. Keempat, melakukan penataan birokrasi tanpa praktik jual beli jabatan.

Nursoleh ditunjuk jadi Plt Wali Kota Tegal. Mendagri Tjahjo Kumolo juga sudah menyerahkan surat keputusan menunjuk Nursoleh sebagai Plt Wali Kota Tegal. Ganjar mengirimkan pesan kepada Mendagri. Isinya SK Plt Wali Kota Tegal sudah diserahkan ke Nursoleh.

Bamsoet tuding KPK tangkap Walkot Tegal buat imbangkan opini publik. Politisi Partai Golkar itu juga menganggap kegiatan OTT KPK selalu bertepatan dengan salah satu peristiwa yang menyorot perhatian masayarakat. Namun ia menilai bahwa itu hal yang biasa dilakukan.