KPK tangkap Pansek PN Jakpus

Ali menyebut, alasan permohonan banding yakni lantaran adanya beberapa aset milik Rohadi yang belum sepenuhnya dirampas sebagaimana dalam surat tuntutan Tim JPU dalam rangka aset recovery.

Hal itu dikarenakan, lanjut Albertus, hal lainnya hanya terbukti sebagai keadaan penyerta yang dalam konteks ini majelis hakim telah memutuskan terdakwa terbukti dakwaan 1 subsider sebagaimana ditentukan Pasal 55 ayat 1 ke-1.

Vonis tersebut berdasarkan pertimbangan hal-hal keadaan yang memberatkan terdakwa dianggap tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi

Tim penyidik KPK telah mengirim surat permintaan cegah atas nama Lucas ke luar negeri tersebut kepada Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM sejak 8 April 2021 kemarin. Pencegahan ke luar negeri terhadap Lucas dilakukan selama 6 bulan sejak 8 April 2021.

Aldres menambahkan, kliennya telah menghirup udara bebas semalam sekira pukul 9 dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Tangerang.

ICW mencatat sejak tahun 2005, MA selalu menjatuhkan vonis ringan kepada para komplotan koruptor. Terakhir, pada tahun 2020, ICW mencatat rata-rata hukuman yang dikenakan kepada koruptor hanya 3 tahun 1 bulan penjara.

Penasihat hukum Lucas, Aldres Napitupulu membenarkan putusan tersebut. Hanya saja, tim penasihat hukum masih menunggu petikan putusan dari MA.

"Saya serahkan uang cash di depan Bank BCA Slipi, namun saya lupa karena akhirnya david dinyatakan bersalah 6 tahun penjara maka saya minta uang kembali, namun tidak dikembalikan."

Mantan panitera pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara Rohadi yang menjadi terdakwa beberapa tindak pidana korupsi, mengajukan diri sebagai pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum (justice collaborator).

Rohadi dalam perkara ini didakwa bersama-sama dengan Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Jayapura pada 2015 Sudiwardono dan hakim ad hoc PT Jayapura Julius C Manupapami menerima suap senilai total Rp 1,21 miliar dari anggota DPRD Papua Barat 2009-2014 Jimmy Demianus Ijie dan Robert Melianus Nauw dalam perkara korupsi.

"Kami kecewa karena hukuman pidana penjara diturunkan menjadi 5 tahun," kata Febri.

Jaksa pun tengah meminta pendapat para pimpinan KPK untuk upaya hukum lanjutan itu.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menegaskan jaksa penuntut umum pada KPK telah membuktikan keterlibatan Lucas dalam pelarian mantan bos Lippo Group tersebut. Menurut Febri, jaksa sudah menghadirkan 16 saksi dan 1 ahli untuk membuktikan keterlibatan Lucas.

Dalam percakapan tersebut kerap kali muncul nama pemilik Lippo Group James Riady, Eddy Sindoro. Jaksa mempertanyakan alasan Jaman menyebut nama para taipan itu.

Presiden Direktur PT Paramount Enterprise, Ervan Adi Nugroho mengamini pemberian uang Rp 50 juta kepada bekas Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Edy Nasution. Menurut Ervan, uang itu sebagai uang 'kondangan' untuk anak Edy.

Staf Eddy Sindoro, Wresti Kristian Hesti Sestyowati mengaku mendapat perintah dari bosnya membuat memo untuk sosok dengan kode N dan WU. Berdasarkan informasi yang diperoleh Wresti dari Dody Arianto Supeno, N yang dimaksud adalah Nurhadi, mantan Sekretaris Mahkamah Agung.

Advokat Lucas memerintahkan Dina Soraya membuat paspor palsu atas nama Eddy Handoyo Sindoro berkewarganegaraan Dominika. Paspor itu akan digunakan Eddy untuk pindah ke Bangkok. Bersama pihak imigrasi dan bandar udara, Eddy berhasil ke Bangkok, setelah dideportasi dari Malaysia, tanpa pemeriksaan.

Menurut Lucas, lebih baik lembaga antirasuah fokus pada aliran suap dari Eddy Sindoro yang merupakan mantan petinggi Lippo Group.

Empat anggota Polri tersebut pernah menjadi ajudan mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi. Mereka adalah Ari Kuswanto, Dwianto Budiawan, Fauzi Hadi Nugroho, dan Andi Yulianto. Nurhadi sendiri merupakan salah satu saksi yang diduga terlibat dalam kasus ini.

Dalam nota keberatan atas surat dakwaan jaksa penuntut umum pada KPK, Lucas mengatakan, perkaranya saat ini tidak menggunakan uang negara dan berpotensi mengalami kerugian.