Korupsi Kemenpupera

Rizal terbukti melakukan perbuatan berdasarkan dakwaan pertama dari Pasal 12 huruf b UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan, kedua tersangka tersebut ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) yang berbeda. Keduanya ditahan untuk 20 hari pertama terhitung sejak 3 Desember sampai 22 Desember 2020.

Anita mengaku dicecar pertanyaan terkait tugas pokok dan fungsi atau tupoksinya selaku Sekjen di Kementerian PUPR.

Usai Diperiksa, Anggota BPK Rizal Djalil Tantang KPK Bongkar Kasus SPAM. Rizal melenggang bebas usai menjalani pemeriksaan. Namun demikian, Rizal menantang tim penyidik lembaga antirasuah untuk membongkar kasus yang menjeratnya.

Ekspresi Yuliana Dibyo dan Arif Fitrawan saat diperiksa KPK. Dua tersangka Direktur PT Tashida Sejahtera Perkasa (TSP) Yuliana Dibyo dan Pengacara Arif Fitrawan kembali menjalani pemeriksaan lanjutan terkait kasus suap.

Terbukti terima suap Rp 11 miliar, Yudi Widiana divonis 9 tahun penjara. Yudi terbukti menerima suap dari Aseng terkait dan optimalisasi untuk proyek yang ada si Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Kurniawan dan sejumlah perantara lainnya.

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil dua orang saksi terkait kasus Tindak Pidana Pencucian Uang yang diduga dilakukan politikus PKS Yudi Widiana Adia. Mantan wakil ketua Komisi V DPR itu juga merupakan terdakwa penerima suap terkait proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

KPK tetapkan politisi PKS Yudi Widiana tersangka pencucian uang. Penetapan Yudi sebagai tersangka atas tindak pidana pencucian uang berawal dari pengembangan operasi tangkap tangan kasus suap proyek Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR).

Sidang perkara penerimaan suap terkait proyek jalan di Maluku dan Maluku Utara dengan terdakwa Yudi Widiana kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Pada kesempatan itu jaksa penuntut umum pada KPK menghadirkan Kurniawan, anggota DPRD Bekasi sebagai saksi dalam persidangan.

Korupsi proyek jalan Maluku, Politikus PKB Musa Zainudin divonis 9 tahun bui. Terdakwa penerima suap proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Musa Zainudin divonis 9 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu (15/11).

Kasus suap proyek jalan, KPK periksa sekjen Kemen PUPR. Selain Taufik, KPK juga akan memeriksa karyawan PT Tri Tunggal De Valas Yohanes Budi Haryanto.

Keberanian Damayanti mengungkap luas perkara kasus korupsi yang menjeratnya, bersama sejumlah rekan sesama komisi V bukan tanpa halangan. Ancaman teror dan tekanan sempat dia rasakan.

KPK telah menetapkan Yudi sebagai tersangka dalam kasus tersebut pada Senin (6/2) lalu. Yudi diduga menerima hadiah atau janji dari So Kok Seng alias Aseng sebagai Komisaris PT Cahaya Mas Perkasa sebesar Rp 4 miliar.

Iskandar menambahkan perbuatan Aseng yang memberi suap terhadap sejumlah anggota komisi V DPR dinilai tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi kolusi dan nepotisme.

"Daya saing akan mengantar kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri, menghasilkan devisa melalui ekspor barang dan jasa, yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan negara dan kesejahteraan rakyat," kata Yusid.

Kasus suap, mantan kepala BPJN divonis 6 tahun penjara. Mantan Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional/BPJN IX Maluku dan Maluku Utara Amran Mustary divonis enam tahun penjara dan denda Rp 800 juta subsider (pengganti) empat bulan kurungan.

Kendati masih pikir-pikir mendapat vonis 9 tahun, vonis majelis hakim lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menuntut politikus PAN itu selama 13 tahun penjara denda Rp 1 miliar subsidair 6 bulan kurungan.

Adanya penundaan pembangunan jembatan dimungkinkan akan terjadi keterlambatan penyelesaian, dari yang ditarget 2019, tapi dengan situasi ini bisa dituntaskan sekitar 2020 atau 2021.

Politikus PKS jelaskan uang Rp 100 juta yang disita KPK hasil bisnis. Sumber merdeka.com mengatakan, uang yang disita oleh KPK senilai Rp 100 juta itu adalah hasil penjualan mobil milik Yudi. Bahkan, KPK juga disebut menyita uang pecahan Rp 20 ribu milik Yudi usai penggeledahan.

Staf ahli anggota Komisi V DPR mangkir dari pemeriksaan KPK. Staf Ahli Anggota Komisi V DPR, Jailani mangkir dari panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jailani tidak hadir di kantor antirasuah itu tanpa memberikan informasi yang jelas kepada pihaknya.