Korupsi BUMN

KPK masih mencermati rencana pemerintah soal pengadilan ad hoc untuk mengusut korupsi BUMN 30 tahun.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan menghormati keputusan Presiden Prabowo Subianto yang memberikan rehabilitasi kepada Ira Puspadewi dan dua terdakwa lain dalam kasus akuisisi PT Jembatan Nusantara.

Tak hanya itu saja, Presiden Prabowo siap mengerahkan Kejaksaan Agung dan KPK untuk mengejar koruptor BUMN.

KPK memperkirakan negara mengalami kerugian hingga Rp200 miliar dalam tindak pidana korupsi ini.