Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)

Irsal menambahkan, pada rakornas yang berakhir kemarin, KPI juga meminta komitmen dari lembaga penyiaran swasta televisi digital.

Industri siaran televisi nasional telah memasuki era baru melalui migrasi siaran analog ke digital atau Analog Switch Off (ASO). Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mendorong Komisi Penyiaran Indonesia sebagai lembaga kuasi pemerintah lebih masif melakukan pengawasan terhadap konten siaran digital.

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Timur meminta televisi dan radio fokus menyiarkan penanganan dampak bencana banjir yang terjadi di sejumlah daerah di Provinsi Jawa Timur. Ini alasannya.

Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Usman Kansong sekaligus Ketua Pansel menyebut, proses seleksi calon Anggota KPI Pusat Periode 2022-2025 akan ada beberapa tahapan. Setelah pendaftaran dan verifikasi administrasi dilanjutkan dengan tahapan berikutnya.

Pendaftaran calon anggota KPI Pusat diadakan secara dalam jaringan dan terbuka untuk warga negara Republik Indonesia. Pendaftaran bisa dilakukan di situs resmi seleksi.kominfo.go.id.

Adapun salah satu yang termuat dalam poin-poin tersebut diantaranya larangan bagi lembaga penyiaran dalam hal ini TV, radio, dan media lainnya menampilkan pendakwah yang berlatar belakang dari organisasi terlarang.

MS menilai Jenderal Sigit memiliki jiwa reformatif, transformatif, dan mendengar kritik dari rakyat jelata.

Sementara untuk MS sendiri, kata Nuning, pihaknya telah memutuskan untuk tetap mempekerjakan yang bersangkutan dengan memperpanjang kontrak kerjanya.

MS, melalui kuasa hukumnya sebelumnya menyurati Menkominfo Johnny G Plate agar mengevaluasi kinerja Sekretaris KPI Umri, lantaran berencana memfasilitasi dan mempertemukan MS bersama kelima terlapor di kantor KPI agar berdamai guna menyelesaikan kasus di luar hukum.

Diperlukan kemampuan mengakses, menganalisis, mengevaluasi serta mengomunikasikan informasi dalam berbagai bentuk media. Agar masyarakat tidak tersesat dalam belantara informasi dan tidak jatuh dalam jebakan hoaks.

Kuasa Hukum MS, Muhammad Mualimin mengatakan surat tersebut berisi permintaan untuk mengevaluasi kinerja Sekretaris KPI Umri. Evaluasi itu setelah Umri berencana memfasilitasi dan mempertemukan MS bersama kelima terlapor di kantor KPI agar berdamai guna menyelesaikan kasus di luar hukum.

Sebelumnya, Komisi I meminta KPI segera menyerahkan draf revisi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) kepada Komisi I. Hal itu sebelumnya telah dijanjikan Ketua KPI dengan mempertimbangkan masukan para pemangku kepentingan penyiaran terutama asosiasi penyiaran televisi dan radio.

Gabungan Asosiasi Penyiaran menyatakan sikap menolak atas pengesahan revisi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

Para terduga pelaku telah dinonaktifkan, termasuk MS sendiri sejak 6 September lalu telah dibebastugaskan. Selama dinonaktifkan, kata Umri pihaknya tetap membayar gaji MS secara penuh.

Kendati dinonaktifkan, menurut Mualimin, MS menerima keputusan tersebut. Asalkan dia tetap menerima gaji.

Pasalnya, MS diminta hadir ke KPI pada hari ini karena selama dibebastugaskan, MS masih diminta untuk absen datang dan pulang serta mengerjakan tugas via daring.

Kuasa Hukum korban pelecehan dan perundungan MS, Muhammad Mualimin menyampaikan bahwa Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) tidak mengabulkan permintaan kliennya untuk menanggung biaya serta memilih sendiri psikiater perawatan traumanya.

Kuasa Hukum korban pelecehan pegawai Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat MS, Muhammad Mualimin mengatakan, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) bakal mendatangi rumah kliennya hari ini, Selasa (12/10).

Beka mengatakan, pihaknya terus mengumpulkan bukti-bukti untuk mengungkap yang sebenarnya terjadi. Sebagaimana curahan MS dalam bentuk keterangan tertulis yang tersebar di media sosial.

"Kami mendukung penuh wacana Komnas Perempuan membentuk Tim Investigasi/Pencari Fakta Kasus Pelecehan Seksual dan Perundungan di KPI yang bekerja sama dengan pihak independen-netral (Komnas HAM-LPSK) guna menjamin kredibilitas investigasi dan objektivitas simpulan," kata Muhammad Mualimin, kuasa hukum korban.