Komisi II DPR

Kepastian itu disampaikan pimpinan Komisi II DPR kepada Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad saat rapat pimpinan DPR.

Romy menilai, putusan MK tersebut justru memberikan ruang yang lebih sehat & realistis bagi pemerintah dalam mempersiapkan proses transisi secara bertahap.

Selama ini, berbagai program yang dibiayai dana Otsus telah berjalan, seperti pemberian beasiswa, peningkatan fasilitas pendidikan, serta layanan kesehatan.

Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus menegaskan kesiapan DPR berkantor di IKN, namun dengan syarat krusial: mitra eksekutif juga harus pindah. Simak detailnya.

Kemendagri juga aktif mendukung percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatera.

Romy menegaskan dirinya siap memperjuangkan alokasi anggaran khusus agar revitalisasi fasilitas digital tersebut dapat segera direalisasikan.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menegaskan pemerintah serius melakukan pembenahan BUMN dan BUMD secara menyeluruh untuk memperkuat tata kelola dan menyehatkan keuangan negara.

Bangunan pos lintas batas sudah berdiri, namun aktivitas ekonomi belum berkembang kuat.

Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menegaskan Parliamentary Threshold krusial demi mewujudkan partai politik yang terlembaga kuat dan pemerintahan yang efektif di Indonesia.

Indonesia sedang mengejar percepatan untuk keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah.

Komisi II DPR RI mendesak peningkatan Pengawasan Perbatasan Kepri yang rawan penyelundupan dan perdagangan orang, mengingat 7 dari 10 pintu keluar TPPO nasional berada di sana. Apa langkah Pemda?

Komisi II DPR RI mendesak percepatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di daerah demi menarik investasi besar dan meningkatkan kemandirian fiskal. Bagaimana anggaran miliaran rupiah mendukungnya?

Bawaslu Batam menyoroti tantangan baru dalam pengawasan Pilkada Batam pasca putusan MK Nomor 135 yang memisahkan pemilu nasional dan lokal. Apa saja kendala yang akan dihadapi dan bagaimana solusinya?

Komisi II DPR RI menegaskan komitmennya dalam memperkuat pengawasan pemilu dan demokrasi. Langkah ini diharapkan menciptakan pemilu yang lebih berkualitas dan bersih di masa depan.

Dana transfer yang dialokasikan ke Kota Semarang pada tahun 2025 mancapai 1,3 triliun DAU dan 512,92 miliar DAK Fisik dan Non-Fisik.

Komisi II DPR RI menyinggung KPU-Bawaslu RI sering membuat rapat koordinasi nasional ke luar negeri.

Komisi II memastikan tak kendala yang membuat RUU ini tidak kunjung dibahas.

Politikus PDIP itu mengambil contoh pembubaran HTI pada 23 Juli 2017 dan FPI pada 30 Desember 2020

Deddy menyoroti pola rekrutmen ASN di IKN yang saat ini hanya menyasar wilayah Kalimantan Timur

Kewenangan mutasi pejabat tinggi di daerah sebelumnya memang berada di tangan presiden, namun hal itu berubah setelah amandemen UUD 1945.