Komisi II DPR RI

Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menyatakan **Pembentukan Provinsi Kapuas Raya** adalah kebutuhan mendesak demi efektivitas pelayanan publik dan pemerataan pembangunan di wilayah yang luas ini.

Kemendagri diundang dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR untuk menyampaikan pembaruan terkait perkembangan pembangunan di daerah Otsus.

Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto sedang mempersiapkan reformasi besar-besaran pada BUMN dan BUMD guna meningkatkan tata kelola dan fokus pada kepentingan publik.

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Timur berkomitmen penuh mewujudkan transformasi digital, menargetkan layanan integritas di seluruh wilayah pada 2026 demi transparansi dan kepastian bagi masyarakat.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berkomitmen penuh dalam penguatan tata kelola BUMD Kalbar untuk mendorong profesionalisme, peningkatan laba, dan kontribusi optimal terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Gubernur Papua Mathius D. Fakhiri mengusulkan pembangunan PLBN dan PLBLN di wilayahnya kepada Komisi II DPR RI, menekankan pentingnya kawasan perbatasan sebagai beranda depan negara yang strategis.

Komisi II DPR RI berkomitmen memperketat Pengawasan Perbatasan di wilayah Natuna dan PLBN Serasan. Kunjungan kerja ini bertujuan memastikan implementasi kebijakan pusat berjalan efektif dan mendorong pembangunan strategis.

Dana transfer yang dialokasikan ke Kota Semarang pada tahun 2025 mancapai 1,3 triliun DAU dan 512,92 miliar DAK Fisik dan Non-Fisik.

Komisi II DPR mengingatkan, agar usulan tersebut harus mempertimbangkan agar anggaran negara tetap baik.

Pemerintah sebelumnya mengumumkan pelantikan CPNS diundur menjadi 1 Oktober 2025 dan Maret 2026 untuk PPPK.

Anggota Komisi II DPR Saidin menyemprot Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, lantaran memutuskan secara sepihak soal penundaan jadwal pelantikan kepala daerah.

Mendagri Tito Karnavian bersama Komisi II DPR bakal membahas mundurnya jadwal pelantikan kepala daerah.

Komisi II DPR menggelar rapat dengan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 30 Januari 2025.

Ketua Komisi II DPR Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menyentil oknum nakal memiliki lahan luas tapi tidak didaftarkan ke negara

Setahun ini, ada 495 aduan yang diterima Komisi II DPR yang terbagi dalam beberapa kluster.