Kisruh Sampah Bantargebang

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak akan melanjutkan proyek pengolahan sampah Itermediate Treatment Facility (ITF) di wilayah Sunter. Sebagai gantinya, mereka akan membangun dua fasilitas Refuse Derived Fuel (RDF) Plants di Rorotan dan Pegadungan pada 2024.

Pembangunan fasilitas Landfill Mining dan RDF Plant ini dapat RDF sebanyak 700-750 ton per hari. RDF adalah hasil olahan sampah dengan nilai kalor dan spesifikasi tertentu sehingga dapat dijadikan bahan bakar alternatif pengganti batubara.

Untuk diketahui, ITF merupakan fasilitas pengolahan sampah dengan konsep waste to energy yang didukung dengan teknologi ramah lingkungan. Singkatnya, ITF dapat menghasilkan energi terbarukan yang memiliki kemanfaatan umum atau nilai tambah dari sampah yang diolah.

Selain pengolahan RDF dengan hasil bahan baku atau materi ramah lingkungan, Anies menuturkan bahwa materi pengolahan sampah dengan RDF dipastikan juga punya nilai ekonomis. Sebab kata Anies, energi terbarukan hasil pengolahan sampah dapat dikonsumsi industri.

Anies mengatakan, fasilitas pengolahan sampah ini akan mengubah endapan sampah menjadi sebuah energi terbarukan pengganti batubara.

RDF itu dapat digunakan sebagai bahan bakar alternatif pabrik semen sekaligus membantu menekan pencemaran udara karena bahan bakarnya ramah lingkungan.

Djaka menjelaskan, karakteristik sampah Indonesia, termasuk Jakarta, sangat basah. Berbeda dengan sampah-sampah negara maju, cenderung sampah kering. Penyebab adanya perbedaan ini karena kebiasaan masyarakat memilah sampah organik dan anorganik.

August tidak mempermasalahkan wacana yang disampaikan Ketua Komisi D Ida Mahmudah, mengenai pembangunan lapangan golf dari gunungan sampah Bantargebang. Setiap anggota berhak menyampaikan gagasan.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, rencana mengubah gunungan sampah di Bantargebang, Kota Bekasi, tidak mudah direalisasikan. Rencana ini dicetuskan pertama kali oleh Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Ida Mahmudah.

Terkait detail kerjasama Kepala Dinas Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Asep Kuswanto menyampaikan DKI menyiapkan berbagai kompensasi. Salah satunya terkait bau, besaran dana kompensasi untuk tahun ini adalah Rp379,5 miliar.

Angka nilai kompensasi yang diputuskan tetap sebesar Rp375 miliar seperti kesepakatan sebelumnya.

Humas Dinas Lingkungan Hidup (DKH) DKI Jakarta, Yogi Ikhwan mengatakan klausul perjanjian kerja sama (PKS) pengelolaan sampah antara Pemprov DKI Jakarta dengan Pemkot Bekasi sudah final. Saat ini, berkas perjanjian sedang dikaji oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Dia menjelaskan sistem yang digunakan nantinya dengan teknologi refuse-derived fuel (RDF). Nantinya bentuknya masih seperti sampah, tetapi begitu kering, RDF merupakan sampah yang mudah terbakar dan telah mengalami pemilahan serta diproses melalui pencacahan, pengayakan dan klasifikasi udara.

Dikirimnya berkas perjanjian kerja sama ke Kementerian Dalam Negeri, Yogi mengatakan antara Pemkot Bekasi dan Pemprov DKI telah bersepakat.

Selama ini sebanyak 18 ribu keluarga penerima uang bau berada di tiga kelurahan yang menjadi objek TPST Bantargebang. Antara lain Kelurahan Sumurbatu, Cikiwul dan Ciketing Udik. Nilai bantuan Rp 350 ribu yang diberikan setiap tiga bulan sekali.

Menurut Asep, ada beberapa poin dalam PKS yang harus diperhatikan oleh kedua belah pihak. Salah satunya penambahan ruang lingkup yang sebelumnya diajukan oleh Pemkot Bekasi.

Politikus PDIP itu pun menyayangkan kelanjutan intermediate treatment facility (ITF) yang direncanakan oleh Pemprov di 4 titik tidak berjalan mulus. Kendati dalam pembangunan ITF tidak menggunakan APBD DKI.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Asep Kuswanto menyampaikan, Pemerintah Kota Bekasi meminta adanya penambahan jumlah kepala keluarga penerima dana bantuan langsung tunai sebagai kompensasi dampak pembuangan sampah di Bantargebang.

Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Asep Kuswanto menyampaikan Pemprov DKI akan membangun 2 fasilitas pengolahan sampah baru dan sampah lama. Kapasitas masing-masing jenis sampah 1.000 ton per hari.

Syaripudin mengungkapkan FPSA Skala Mikro dibangun dengan pendekatan pengolahan sampah di sumber dan habis di sumber, yang artinya, proses pengolahan sampah lebih cepat dan memotong jumlah emisi yang berdampak buruk terhadap lingkungan.