Kemenaker menggelar Rembuk Nasional Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS).
Baca Selengkapnya
Target ini bertujuan agar tingkat pendapatan perkapita juga naik.
Baca Selengkapnya
Sebelumnya, UMP 2023 mengalami kenaikan hingga 10 persen.
Baca Selengkapnya
Perusahaan swasta yang membuka lowongan pekerjaan diwajibkan melapor ke pemerintah.
Baca Selengkapnya
Formasi tersebut dibuka untuk tenaga kesehatan, tenaga teknis dan dosen.
Baca Selengkapnya
Skema penempatannya adalah G to G (Government to Government), P to P (Private to Private), Inter Corporate Transfer, serta penempatan secara mandiri.
Baca Selengkapnya
Dalam aturan itu, disebutkan perusahaan boleh menyesuaikan besaran upah.
Baca Selengkapnya
Anwar Sanusi menambahkan di era digital, softskill yang harus disiapkan oleh para tenaga kerja muda pemikiran analitis dan inovatif.
Baca Selengkapnya
Cak Imin diperiksa terkait kasus pengadaan sistem proteksi TKI pada 2012 lalu. Dia mengaku sudah membeberkan semua yang ia ketahui kepada penyidik KPK.
Baca Selengkapnya
Kemnaker memiliki 21 UPT Balai Pelatihan Vokasi yang tersebar di 15 provinsi.
Baca Selengkapnya
Menaker Ida mengatakan, Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) menjadi bagian suatu proses peningkatan produktivitas.
Baca Selengkapnya
Ida Fauziyah mengatakan Kementerian Ketenagakerjaan telah melakukan berbagai inovasi.
Baca Selengkapnya
Pemerintah mengingatkan kepada WNI yang ingin bekerja ke luar negeri agar mengikuti prosedur dan mekanisme yang benar.
Baca Selengkapnya
Ida menyebut bahwa pemerintah selalu hadir dalam situasi sesulit apapun yang dihadapi pekerja. Lanjutnya, BSU tahun ini akan diberikan kepada 14,6 juta pekerja Indonesia yang sudah setia menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Menteri Ida menjelaskan, di masa pandemi dan disrupsi digital membuat perempuan berisiko lebih tinggi terhadap upah rendah dari pekerjaan pada sektor informal dengan bentuk pekerjaan non-standar yang berisiko dan tidak aman.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menindaklanjuti arahan Presiden Jokowi. Terkait tata cara persyaratan dan pembayaran JHT yang harus dipermudah.
Ketua DPR RI Puan Maharani ikut mengkritik Permenaker Nomor 2 tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT). Permenaker tersebut mensyaratkan JHT baru bisa dicairkan saat usia pekerja 56 tahun.
Menaker mengatakan, hingga kini pihaknya terus mendesain agar bisa memenuhi permintaan negara-negara Eropa, seperti Inggris dan Jerman untuk PMI di sektor formal. Dia meyakini dari sisi kompetensi pekerja PMI formal sangat memadai.
Follow
Rekomendasi