Kejati NTB

Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat (Kejati NTB) tengah mendalami dugaan pemerasan yang melibatkan tiga oknum jaksa terhadap Camat Pajo. Proses klarifikasi intensif ini dilakukan untuk memastikan integritas penegakan hukum dan memberikan keadilan.

Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat mempersilakan tiga terdakwa kasus gratifikasi DPRD NTB untuk melapor ke berbagai lembaga pusat, menegaskan proses hukum tetap berjalan dan akan dibuktikan di persidangan.

Kejaksaan Tinggi NTB tengah memeriksa tiga jaksa terduga pemeras Camat Pajo, Imran, dalam kasus penganiayaan. Penyelidikan ini menegaskan komitmen Kejati NTB terhadap integritas aparat penegak hukum.

Kepala Kejaksaan Tinggi NTB menaruh atensi serius terhadap dugaan pemerasan jaksa oleh tiga oknum di Kejaksaan Negeri Dompu, yang terungkap dari pengakuan Camat Pajo, Imran.

Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat (NTB) akan mengevaluasi penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) mantan Kepala BPN Sumbawa, Subhan, setelah kasus korupsi pengadaan lahan Sirkuit MXGP mencapai tahap penuntutan, memicu penasaran akan fakta baru.

Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat mengapresiasi dukungan publik untuk menindaklanjuti dugaan suap yang melibatkan 15 anggota DPRD NTB, memicu pertanyaan tentang penegakan hukum dalam kasus suap DPRD NTB.

Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat (Kejati NTB) intensifkan penyelidikan kasus reklamasi Amahami di Kota Bima, memeriksa belasan pejabat terkait dugaan korupsi penerbitan 28 sertifikat hak milik di lahan reklamasi dan menelusuri dokumen dari BPN.

Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat (Kejati NTB) terus mengusut kasus korupsi PT GNE, menegaskan bahwa kerugian negara belum ditemukan, bukan tidak ada. Penelusuran kerugian keuangan negara masih dalam proses audit, membuat pembaca penasaran akan perkemb

Polda NTB resmi menetapkan Koko Erwin, bandar narkotika penyuap AKBP Didik Putra Kuncoro, sebagai tersangka. Kasus ini mengungkap praktik suap demi melancarkan bisnis haram narkoba.

Kejaksaan Tinggi NTB telah menerima SPDP Koko Erwin, bandar narkotika yang diduga menyuap AKBP Didik Putra Kuncoro, memicu penyelidikan lebih lanjut atas kasus suap narkotika ini.

Polda Nusa Tenggara Barat menetapkan Koko Erwin, bandar narkotika pemberi suap Rp1 miliar kepada mantan Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro, sebagai tersangka. Status tersangka ini terungkap dari pengakuan AKP Malaungi, mantan Kasatresnarkoba Polr

Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat (Kejati NTB) resmi melimpahkan perkara gratifikasi legislator NTB ke Pengadilan Negeri Mataram, membuka tabir dugaan suap yang melibatkan 13 nama anggota dewan.

Polda NTB berhasil mengungkap indikasi Korupsi Mebel SMK NTB senilai Rp2,8 miliar, melibatkan dua tersangka dan spesifikasi barang yang tak sesuai kontrak. Simak selengkapnya!

Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat (Kejati NTB) membeberkan arah penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam kasus korupsi lahan MXGP Samota, menelusuri aliran dana dari berbagai pihak yang terlibat.

Kejaksaan Tinggi NTB terus mengembangkan kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) lahan MXGP Samota. Sejumlah saksi telah diperiksa untuk mengungkap aliran dana ilegal dalam proyek sirkuit ini.

LPSK berkoordinasi dengan Kejati NTB untuk menindaklanjuti permohonan perlindungan legislator NTB yang terseret kasus gratifikasi, menyisakan pertanyaan besar tentang keputusan akhir lembaga tersebut.

Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat (Kejati NTB) telah menuntaskan penyidikan kasus gratifikasi DPRD NTB dengan penetapan tiga legislator sebagai tersangka, berkas perkara kini dilimpahkan ke penuntut umum.

Kasus korupsi pembelian lahan untuk Sirkuit MXGP Samota senilai Rp6,7 miliar terungkap, melibatkan mantan Bupati Lombok Timur sebagai penerima pembayaran.

Kejaksaan Tinggi NTB memastikan pengajuan perlindungan oleh 15 anggota legislatif kepada LPSK tidak akan menghambat penyidikan kasus gratifikasi DPRD NTB yang sedang berjalan, dengan fokus pada penelusuran niat jahat penerima suap.

Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat (NTB) tengah mengusut dugaan korupsi lahan sirkuit MXGP Samota, Sumbawa, yang merugikan negara Rp6,7 miliar. Dua tersangka telah ditetapkan, mengungkap manipulasi harga tanah yang menjadi fokus utama penyelidikan.