Sanksi bakal disesuaikan dengan jenis pelanggaran. Abhan mengatakan kalau hanya administratif, hanya diberikan mekanisme pelanggaran administratif. Kalau deliknya masuk ranah pidana, Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) yang akan bertindak.

Calon Wakil Presiden Sandiaga Uno menyebut adanya kasus hoaks yang dibuat Ratna Sarumpaet pada 3 Oktober kemarin, membuat berbagai kalangan lupa akan lonjakan nilai tukar dolar terhadap rupiah yang sudah menembus Rp 15.000.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon dan Fahri Hamzah kembali dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR. Mereka dilaporkan oleh Jaringan Advokat Pengawal NKRI (Japri) atas dugaan penyebarluasan cerita bohong aktivis Ratna Sarumpaet.

Saat hoaks itu bergulir, Ratna masih terdaftar sebagai juru kampanye. Poin tersebut menjadi landasan kubu Jokowi melaporkan tim kampanye Prabowo-Sandiaga ke Bawaslu, karena melanggar kesepakatan Pemilu damai.

Kejadian hoaks penganiayaan Ratna Sarumpaet merugikan Prabowo-Sandiaga. Sebab, kepercayaan masyarakat terhadap keduanya menjadi terkikis. Prabowo perlu bekerja keras untuk memulihkan hati masyarakat yang terluka karena kabar bohong yang diciptakan Ratna dan disebarluaskan.

Dia mengakui sudah menduga bahwa Ratna Sarumpaet melakukan kebohongan. Dia menilai tidak mungkin seorang Ratna yang berlatar belakang aktivis tidak menyuarakan apa-apa.

Dia berharap setelah ada pengakuan dari Ratna tak ada lagi orang yang bersikap seolah-olah membela. Karena, kata OSO, sikap seperti itu akan membuat masyarakat semakin bingung.

Arief justru mengancam melaporkan balik Farhat Abbas karena menyebarkan laporan polisi ke media sosial. Arief juga akan membuat laporan ke lembaga advokat untuk mencabut gelar pengacara Farhat Abbas.

Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid mempersilakan polisi memproses hukum Ratna Sarumpaet atas kebohongan yang dilakukan. Proses hukum sebagai bentuk konsekuensi Indonesia adalah negara hukum.

Fadli berdalih awal mula terseret dalam penyebaran kabar bohong itu karena menjawab pertanyaan awak media. Dia juga tidak merasa telah menyebarkan hoaks. Pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPR ini berharap pelaporannya tidak dipolitisir hanya karena dia berada di pihak oposisi.

Data penyelidikan kepolisian terkait dugaan penganiayaan Ratna Sarumpaet yang ternyata hoaks bocor dan viral di media sosial. Polisi akan mengusut dokumen internal kepolisian yang bocor tersebut.

Advokat Pengawal Konstitusi melaporkan empat anggota DPR ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR. Empat anggota itu adalah Wakil Ketua DPR Fadli Zon, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, Wakil Ketua Komisi II Mardani Ali Sera dan anggota Komisi I DPR Rachel Maryam.

Sandi mengakui terlalu cepat percaya menanggapi pengakuan Ratna soal penganiayaan. Ini karena Sandi teringat pada sosok ibunya.

Timses Jokowi nilai penyebar hoaks penganiayaan Ratna Sarumpaet bisa dijerat UU ITE. Wanita yang duduk di Komisi I DPR RI ini, menuturkan, Ratna Sarumpaet bisa saja tidak dijerat oleh Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengusulkan tanggal 3 Oktober, saat Ratna Sarumpaet mengakui berbohong atas kabar penganiayaan yang menimpanya, sebagai Hari Anti-Hoaks Nasional.

Garda Nasional untuk Rakyat laporkan Prabowo-Sandiaga ke Bawaslu.

Hanum Rais menyamakan Ratna Sarumpaet dengan Cut Nyak dien dan Kartini.

Peristiwa bermula dari kabar terkait penganiayaan yang dialami Ratna Sarumpaet sempat viral dan menghebohkan masyarakat.