kebebasan berpendapat

Menko Yusril Ihza Mahendra akan menyampaikan lima poin tuntutan BEM SI kepada Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah menegaskan keterbukaan terhadap kritik dan perbedaan pendapat, menjamin kebebasan berekspresi.

Menko Yusril Ihza Mahendra akan menyampaikan tuntutan BEM SI kepada Presiden Prabowo Subianto, menegaskan komitmen pemerintah terhadap kritik dan kebebasan berpendapat.

Partai Demokrat berpandangan bahwa perbedaan pilihan politik tidak seharusnya berkembang menjadi saling merendahkan.

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) menepis isu intimidasi terhadap masyarakat kritis, menegaskan bahwa Pemerintah Terbuka Kritik dan selalu menerima masukan demi kemajuan bangsa.

Yusril Ihza Mahendra menegaskan pemerintah menyambut baik kritik akademisi yang tajam, bahkan Presiden Prabowo mempersilakan kritik, di tengah kasus Feri Amsari.

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan bahwa pendapat Saiful Mujani yang diduga ajakan makar tidak dilindungi konstitusi karena berpotensi memicu instabilitas nasional.

Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menegaskan pelaporan terhadap akademisi Feri Amsari atas kritik kebijakan pemerintah tidak perlu dilakukan, menekankan hak warga negara untuk beropini.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa PDIP Kritik Pemerintah adalah bentuk kasih sayang terhadap negara, bukan keinginan untuk melihat kegagalan, sekaligus menyoroti pentingnya kebebasan berpendapat.

Perdebatan mengenai dugaan makar yang melibatkan Saiful Mujani harus dilandasi pemikiran ilmu politik yang kuat, ungkap analis, memunculkan pertanyaan tentang batas kebebasan berpendapat.

Wakil Menteri Koordinator Otto Hasibuan meminta publik menaruh kepercayaan pada penegakan hukum kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus, menegaskan komitmen Presiden Prabowo dan proses hukum yang berjalan.

Komnas Perempuan mengecam keras insiden kekerasan terhadap aktivis HAM Andrie Yunus yang disiram air keras, menegaskan tindakan ini sebagai bentuk intimidasi terhadap sikap kritis masyarakat sipil.

Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPP IMM) mendesak aparat penegak hukum untuk transparan dan akuntabel dalam mengusut kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus, guna menjaga kepercayaan publik dan memastikan kebe

Pemerintah Indonesia menyatakan kecaman keras atas insiden penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus, dan mendesak pengusutan tuntas kasus ini untuk menjamin keadilan.

Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Delpedro Marhaen bersama tiga rekannya divonis bebas dalam kasus dugaan penghasutan, sebuah putusan penting yang diapresiasi sebagai penyelamat demokrasi dan kebebasan berpendapat.

Aksi seorang mahasiswa yang memaki aparat kepolisian saat demo di Mabes Polri menuai sorotan, terutama setelah nama UI dicatut, memicu perdebatan etika demonstrasi mahasiswa.

Budayawan Widihasto Wasana Putra mengingatkan pentingnya Penyampaian Aspirasi Damai demi menjaga persatuan dan fasilitas umum, menyusul kericuhan unjuk rasa di Mapolda DIY.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menekankan pentingnya etika kritik mahasiswa dalam berpendapat, menyusul dugaan teror yang dialami Ketua BEM UGM Tiyo Ardianto.

Anggota Komisi III DPR RI menilai kritik komika Pandji Pragiwaksono dalam pertunjukan "Mens Rea" sebagai hal wajar dalam demokrasi, sehingga tak perlu dilaporkan ke polisi.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi meminta investigasi menyeluruh terhadap dugaan teror yang menimpa influencer pengkritik pemerintah, termasuk kasus DJ Donny, menegaskan keprihatinan Presiden Prabowo Subianto.

Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej menegaskan KUHP Baru membatasi pelapor delik penghinaan Presiden dan lembaga negara, hanya pihak tertentu yang bisa mengajukan aduan.