Kasus Suap Bupati Sidoarjo

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Achmad Amir Aslichin, yang juga putra mantan Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah, tidak bersedia untuk diperiksa dalam penyidikan kasus dugaan penerimaan gratifikasi di Pemkab Sidoarjo.

Atas vonis tersebut, Saiful Ilah menyatakan banding, sementara penuntut umum masih berpikir.

Tim jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menjatuhkan hukuman 4 tahun penjara denda Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan terhadap mantan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah.

Sidang dipimpin Hakim Ketua Rochmat, dan anggota Adriano dan Lufsiana.

Ibnu Ghopur meminta kepada Saiful untuk tidak menanggapi sanggahan tersebut dan memenangkan pihaknya dalam proyek Jalan Candi-Prasung senilai Rp 21,5 miliar.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri membenarkan penyidik tengah mendalami aliran suap ke Deltras Sidoarjo.

Plt Juru Bicara Ali Fikri membenarkan pengambilan sampel suara Saiful. Menurutnya, sampel suara Saiful diambil untuk mencocokkan percakapan yang dilakukan para tersangka dalam kasus ini.

Saat proses berlangsung, terlihat dari luar area pendopo dijaga diperketat. Setiap tamu yang tidak berkepentingan dilarang masuk.

Selama kurang lebih empat jam, tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (PUBMSDA) Kabupaten Sidoarjo, Jumat (10/1). Penggeledahan dimulai pukul 10.00 WIB sampai 13.55 WIB.

Ali sendiri belum menyampaikan detail hasil penggeledahan tersebut. Yang pasti, sejumlah arsip menjadi barang sitaan penyidik.

Dia juga menampik adanya uang hasil permintaan biaya atau fee atas proyek infrastruktur di Dinas PUPR Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjerat Bupati Sidoarjo Saiful Ilah sebagai tersangka suap pengadaan beberapa proyek di Dinas PU dan BMSDA Kabupaten Sidoarjo. Politikus PKB itu dijerat bersama lima orang lainnya.

Alex menambahkan, dalam tangkap tangan kali ini total uang yang diamankan KPK adalah Rp1.813.300.000.

Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Sidoarjo Syaiful Ilah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa (7/1) kemarin, belum disikapi oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Meski demikian, PKB menyatakan siap untuk memberikan bantuan dan pendampingan hukum pada Syaiful yang nota bene adalah Ketua DPC PKB Sidoarjo.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwarta mengatakan, penyelidikan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah dilakukan sejak KPK era Agus Rahardjo. Menurut Alexander, Bupati Saiful Ilah telah disadap KPK sebelum dewan pengawas dilantik.

Pascaoperasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Sidoarjo Saiful Ilah, Selasa (7/1) malam, suasana Pendopo Pemkab Sidoarjo, nampak berbeda dari biasanya. Dari luar, pendopo yang biasanya ramai kegiatan, kini terlihat sepi dan lebih ketat pengamanannya.

Bupati Sidoarjo Saiful Ilah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) tim penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menko Polhukam Mahfud Md mengatakan, kekhawatiran publik akan Undang-undang KPK yang baru tidak terbukti.

Bupati Sidoarjo Saiful Ilah yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) tim penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada, Selasa 7 Januari 2020 malam, tiba di gedung KPK.