Kasus Sengketa

Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung segera mengambil alih lahan Kebun Binatang Bandung. Langkah ini mendapat dukungan dari Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.

Direktur Utama (Dirut) PT Jakpro Iwan Takwin menyatakan bahu jalan dan saluran air itu telah dilepas asetnya. Namun, dia mengaku tak ingat detail waktu dan kepada siapa aset diserahkan.

Ibu kandung akhirnya terusir dari rumah karena digugat sang anak soal warisan.

Polemik di SDN Pondokcina 1 hingga kini belum usai. Oleh karena itu Pemerintah Provinsi Jawa Barat menunda proses bantuan pembangunan Masjid Al Quddus di Jalan Margonda. Masjid tersebut rencana dibangun di atas lahan SDN Pondokcina 1 yang kini sudah beralihfungsi.

Kasus sengketa lahan itu sudah berjalan sejak tahun 1983. Bahkan sengketa lahan antara PT HMI dan masyarakat adat lima keturunan, sudah pernah diselesaikan lewat jalur hukum dengan diajukan gugatan oleh masyarakat adat lima keturunan ke PTUN Bandar Lampung nomor gugatan 39/G/2021 tanggal 24 Agustus 2021.

Perkara sengketa tanah masyarakat adat Marafenfen, Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku berujung kericuhan. Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Laut (AL) meminta tudingan perampasan tanah adat dibuktikan.

Eksekusi lahan di Desa Gondai, Kabupaten Pelalawan, masih jauh dari kata tuntas. Ada dua putusan Mahkamah Agung terkait eksekusi 3.323 hektare lahan di sana, pertama soal pidana yang kemudian dieksekusi oleh kejaksaan setempat dan petugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Riau.

Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Pol Azis Andriansyah mengatakan, kedua kelompok bentrok bukanlah dari pihak yang bersengketa. Mereka diduga pihak luar menunggangi aksi tersebut.

Syarifuddin merinci peristiwa pemagaran lahan itu bermula dari rumah yang dilelang oleh Bank, kemudian dimenangkan lelangnya oleh almarhum Munir.

Konflik terjadi karena warga perumahan membangun musala tanpa seizin pihak pengembang. Warga perumahan tersebut digugat oleh PT Putra Alvita Pratama sebagai pihak pengembang klaster perumahan milik Sinarmas Group tersebut.

Penertiban serta pemulihan kawasan hutan di Desa Pangkalan Gondai, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau belum sepenuhnya tuntas. Eksekusi yang dilakukan DLHK Provinsi Riau, berdasarkan keputusan Mahkamah Agung (MA) masih menyisakan 1.323 hektare yang belum dieksekusi.

Desmond menuturkan, hampir belum ada masyarakat yang bersengketa lahan dengan pengembang dimenangkan di pengadilan.

Kondisi tersebut telah berjalan kurang lebih tiga Minggu. Tidak hanya akses jalan ditutup listrik di masjid juga diputus oleh pihak hotel. Kini masyarakat menggunakan diesel, agar dapat menghidupkan aliran listrik di masjid yang telah berdiri puluhan tahun tersebut.

Martin Ginting, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memimpin sidang menyatakan, pihak penggugat yaitu PT. Persebaya Indonesia sebagai pihak yang berhak dan memiliki prioritas untuk mendapatkan hak atas tanah yang terletak di kelurahan Tambaksari, Kecamatan Tambaksari, Surabaya.

Berikut momen seorang wanita asal Pelalawan dengan lantang dan berani mengutarakan persoalan yang terjadi di desanya.

Pokja IV Satgas Percepatan dan Efektivitas Kebijakan Ekonomi menganggap PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) tidak mematuhi rekomendasi, sehingga mengancam keberadaan investasi swasta dalam pembangunan infrastruktur.

Penyelesaian sengketa pengelolaan Pelabuhan Marunda bakal dibawa ke Presiden Joko Widodo (Jokowi), jika kementerian dan BUMN yang tidak menjalankan rekomendasi Satgas Percepatan dan Efektivitas Kebijakan Ekonomi.

Sudah tiga tahun Eko dan keluarganya memilih mengontrak rumah di Kampung Ciporea, Kelurahaan Pasanggrahan, Kecamatan Ujungberung, Kota Bandung.

Selain itu, pihak perusahaan sempat melarang masyarakat pada saat itu menanam sawit dan menggunakan lahan di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS). Dalam aturan perundang-undangan pertanian, DAS tidak boleh ditanami sawit.

Kasus ini pertama kali dilaporkan sekolah pria bernama Jerry Bernard, dengan kuasa hukumnya Hengki Lohanda sesuai Laporan Polisi Nomor LP/1678/IV/2017/PMJ/Dit.Reskrimum tanggal 5 April 2017.