"Jadi, KPK tidak boleh kepo, tentang kabinet sekarang siapa yang akan disusun oleh Presiden," ujar Masinton.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Syarief Hasan enggan berkomentar banyak terkait kabar AHY akan jadi pembantu Presiden Jokowi.

Ngabalin Beri Sinyal AHY dan Edhy Prabowo Isi Posisi Menteri. Ngabalin mendoakan keberadaan keduanya di lingkaran pemerintah nantinya membawa Indonesia ke arah lebih baik.

Ngabalin Pastikan Gerindra dan Demokrat Dapat Kursi Menteri. Menurut Ngabalin, pertemuan kedua pimpinan parpol oposisi dengan Jokowi menunjukkan akan ada warna baru di Kabinet Kerja Jilid II. Kader dua partai tersebut bakal menjadi pembantu Jokowi lima tahun ke depan.

Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Indonesia Danang Girindrawardana ingin kursi kabinet Jokowi jilid II diisi oleh orang-orang kalangan pengusaha.

Direktur Eksekutif Apindo, Danang Girindrawardana, menginginkan agar kursi kabinet Jokowi jilid II dapat di isi oleh orang-orang kalangan pengusaha. Utamanya, di beberapa kementerian yang menyangkut dengan investasi. Dia menyebut, sekiranya bakal ada sosok Rosan Roeslani, dan Haryadi Sukamdani untuk mengisi menteri.

Wakil Presiden Jusuf Kalla tidak mau menanggapi hal tersebut terlalu jauh. Tetapi, menurutnya, dalam satu pemerintahan tetap harus ada pihak yang mengkritik.

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengeluarkan istilah makmum masbuq terkait restu Gerindra bergabung dengan koalisi pendukung Presiden Joko Widodo.

Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid menyarankan Presiden Joko Widodo tidak perlu menarik-narik partai kalah dalam Pemilu masuk koalisi. Hidayat menuturkan, jangan sampai partai-partai yang baru merapat mengganggu jatah kursi menteri partai yang sejak awal mengusung Jokowi.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi berpendapat bekerja dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) selama lima tahun terakhir sangat menyenangkan. Komunikasi berjalan lancar sehingga tugas bisa cepat dieksekusi.

KPK menyadari penyusunan menteri adalah hak prerogatif Presiden. "Kita berharap bahwa beliau cukup paham untuk mengetahui mana calon menteri yang mempunyai rekam jejak yang baik atau tidak," kata Laode.

Wakil Presiden terpilih Ma'ruf Amin menyebut untuk nama-nama menteri di kabinet periode 2019-2024 akan segera diumumkan. Dia mengatakan saat ini masih disempurnakan.

Irma menjelaskan, sistem demokrasi di Indonesia akan lebih baik jika ada partai yang oposisi. Setidaknya, partai oposisi tersebut bisa menyeimbangkan pemerintahan Jokowi-Maruf selama lima tahun ke depan.

Dari situ, Nyarwi menarik kesimpulan, Jokowi lebih membutuhkan Gerindra di pemerintahan dibanding Demokrat. Sebab, ada perbedaan cara penyampaian saat Jokowi ditanyakan soal koalisi ke Prabowo dan SBY.

Muzani menyatakan dalam pertemuan tersebut perlu banyak pertimbangan. Dan nantinya kata Muzani keputusan berada di Jokowi.

Menurutnya, pernyataan tersebut bukan berasal dari pribadi dirinya saja, melainkan pernyataan partai NasDem. Dia mengatakan, Ketua Umum NasDem Surya Paloh sempat menyatakan tak masalah jika kadernya tak mendapat jatah kursi menteri.

Sebagai salah satu partai koalisi pendukung Jokowi di Pilpres 2019, Surya mengaku sudah legowo bila kelak Partai Gerindra menjadi bagian dari pendukung pemerintah. Semua diserahkan Surya sebagai hak prerogatif presiden.

Riza menjelaskan, kompetisi saat kampanye adalah hal yang wajar. Usai kampanye, bagi Gerindra yang terpenting adalah membangun bangsa Indonesia.