Pengangkatan keduanya sebagai Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPLSB) PT JakPro.

Lalu, saat disinggung terkait dugaan tersangka menghilangkan barang bukti. Djoko menegaskan, penyitaan terhadap sejumlah barang bukti yang bersangkutan dengan kasus tersebut akan dimaksimalkan.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono, menjelaskan duduk perkara kasus ini. Bermula saat 2015, ada kucuran dana sebesar Rp1,5 triliun dari Pemprov DKI Jakarta kepada PT Jakpro yang disetujui dan dicairkan melalui Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2698 Tahun 2015 tentang Pencairan PMP PT Jakpro.

Menurut dia, semua yang dikerjakan perihal proyek tersebut dilakukan sesuai dengan koridor Good Corporate Governance, Risk & Compliance (GCGRC).

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BP Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta Riyadi mengatakan pemberhentian dilakukan melalui keputusan para pemegang saham. Keputusan tersebut diputuskan pada Rabu (25/8).

Yang jelas, Sekretaris PT Jakpro, Nadia Diposanjoyo mengatakan, sejauh ini perilisan jadwal Formula E pada 2022 masih bersifat sementara.

Kedua, PT Jakarta Propertindo (Jakpro) pada tahun 2015-2018 pembangunan menara telekomunikasi sebesar Rp221,19 miliar tidak sesuai ketentuan. Kemudian, terjadi penyimpangan pelaksanaan dan pembayaran pekerjaan pembangunan infrastruktur gygabite passive optic network (GPON) sebesar Rp104,14 miliar.

Direktur Umum (Dirut) PT Jakpro, Dwi Wahyu mengatakan, sebelum Rapimgab bersama internal Pemprov DKI melakukan penyisiran anggaran itu turun menjadi Rp3,1 triliun.

Direktur Utama PT Jakarta Propertindo (Jakpro) Dwi Wahyu Daryoto menyebut sejumlah gedung di kawasan Taman Ismail Marzuki (TIM) Jakarta Pusat kondisinya memprihatinkan. Karena itu, dia menilai, revitalisasi yang dilakukan agar lebih bagus atau modernisasi.