Interpelasi

Ketua Fraksi PKS, Achmad Yani menekankan, penjelasan eksekutif sudah cukup jelas mengenai proses pelaksanaan Formula E sejak pembayaran commitment fee, dan hal teknis lainnya.

Sebelum digelar rapat paripurna, Badan Musyawarah akan mengagendakan terlebih dahulu rapat untuk menentukan jadwal rapat paripurna interpelasi Formula E.

Politikus PDIP itu kembali meyakinkan hak interpelasi atau memintai keterangan Pemerintah Provinsi DKI soal Formula E yang digulirkan 33 anggota DPRD DKI dari dua fraksi sesuai aturan yang berlaku.

"Kalau tidak kuorum ya sudah, ini dengan menggebu-gebu 70 orang datang ke BK (laporan) diterima, kan harusnya BK tanya ke saya," katanya dalam sidang, Rabu (9/2).

Sekali lagi, Mantan Mendikbud itu menegaskan bahwa interpelasi merupakan dinamika internal DPRD DKI Jakarta.

Politikus PDI Perjuangan itu menyatakan menunggu pemanggilan dari Badan Kehormatan. Menurutnya, pemanggilan tersebut merupakan kesempatan untuk menjelaskan soal pelaksanaan rapat paripurna interpelasi.

"Kami hormati semua anggota DPRD DKI Jakarta yang memiliki hak interpelasi dan lain-lain," jelas dia.

Anggota Badan Musyawarah (Bamus) dari Fraksi PSI, Anggara Wicitra Sastroamidjojo, berujar, apapun keputusan fraksi, menolak atau setuju adanya interpelasi, sebaiknya disampaikan dalam forum resmi seperti interpelasi. Bukan sebaliknya, menolak menghadiri rapat resmi yang sudah menjadi hal dewan.

Gembong mengatakan, untuk pelaksanaan lanjutan rapat paripurna interpelasi Formula E masih menunggu penjadwalan oleh Badan Musyawarah (Bamus).

Fraksi Golkar DKI meyakini, sampai kapanpun interpelasi terhadap Anies Baswedan tidak akan pernah terjadi.

Politikus Gerindra itu menyatakan pihaknya terus menghormati kebijakan yang diambil oleh DPRD DKI. Riza juga mengharapkan hubungan eksekutif dan legislatif tetap terjalin hubungan yang harmonis.

Politikus PDIP itu mengklaim bahwa tidak pernah melanggar aturan dan selalu menggunakan hak dan kewajiban sesuai aturan, selama menjabat sebagai Ketua DPRD.

Saat ditanya terpecahnya suara DPRD soal interpelasi, Riza menilai hal tersebut adalah suatu yang bisa terjadi sebagai bagian dari dinamika para legislator. Dia enggan ikut campur mengenai pelaksanaan rapat paripurna untuk hak interpelasi Formula E.

Syarif juga heran mengapa Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi ngotot menggelar rapat paripurna interpelasi tersebut. Padahal secara aturan, rapat Badan Musyawarah (Bamus) dan paripurna setidaknya mendapatkan persetujuan dari Ketua dan dua Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta.

Taufik menyebut, Prasetyo melanggar prosedur untuk melakukan rapat paripurna tersebut. Menurutnya, Prasetyo menyisipkan agenda interpelasi di Badan Musyawarah kemarin.

Politikus PDI Perjuangan itu mengatakan penyelenggaraan rapat paripurna untuk hak interpelasi Formula E sudah berada aturan atau tata tertib yang telah ditetapkan. Yakni melalui rapat Badan Musyawarah (Bamus) pada Senin (27/9/2021).

"Boleh (diselenggarakan) dong tidak mengambil keputusan hari ini. Jadi boleh, enggak ada keputusan hari ini," kata Prasetio di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (28/9).

Dia menuturkan, hasil temuan LAP BPK tahun 2020 menyebut bahwa kegiatan penyelenggaraan formula E tahun 2019 kurang memadai.

Berdasarkan Youtube DPRD DKI Jakarta, rapat tersebut berlangsung mulai pukul 10.30 WIB. Karena jumlah anggota dewan yang tidak kuorum rapat paripurna dilakukan penundaan selama satu jam.

Gembong menyebut, saat ini ada sekitar 30 orang lebih anggota dewan fraksi PDIP dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang mengikuti rapat langsung di DPRD DKI. Rapat berjalan sepi karena hanya dua fraksi yang mendukung interpelasi.