Integritas Hakim

Komisi Yudisial (KY) mencatat 592 laporan dugaan pelanggaran etik hakim selama Januari-Juni 2026. Sebanyak 80 laporan memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti, menunjukkan komitmen KY menjaga integritas peradilan dan menindak tegas pelanggaran etik hakim.

Komisi Yudisial (KY) membuka pintu bagi partisipasi publik dalam pengawasan peradilan dan perilaku hakim, menawarkan jalur pengaduan mudah untuk memastikan integritas dan profesionalisme demi Partisipasi Publik Pengawasan Peradilan yang efektif.

Komisi Yudisial (KY) telah merampungkan pemeriksaan etik terhadap Ketua dan Wakil Ketua PN Depok nonaktif, dan kini akan mengkaji hasilnya untuk menentukan rekomendasi sanksi.

Komisi Yudisial (KY) menggandeng media massa untuk melacak rekam jejak calon dalam Seleksi Hakim Agung KY dan Ad Hoc HAM, memastikan integritas kandidat yang akan bertugas di Mahkamah Agung.

Anggota DPR RI Rudianto Lallo menekankan pentingnya MKMK menjaga Batas Prinsip Konstitusionalisme sesuai filosofi pembentukannya, demi menghindari pembangkangan terhadap konstitusi itu sendiri.

Universitas Pakuan menggelar kuliah umum bersama Ketua Komisi Yudisial, Abdul Chair Ramadhan, membahas implementasi kode etik dan pedoman perilaku hakim guna memperkuat integritas hakim serta kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

Mahkamah Agung (MA) merespons protes hakim ad hoc mengenai tunjangan yang belum naik sejak 2013. MA menyatakan proses penyesuaian tunjangan hakim ad hoc sedang berjalan dan diharapkan segera terealisasi.

Ketua Komisi Yudisial (KY) Amzulian Rifai menyatakan hampir semua laporan masyarakat telah ditindaklanjuti sebagai upaya menjaga integritas hakim. Apa saja kendalanya?

Komisi Yudisial dan Uncen Jayapura bersinergi perkuat pemantauan persidangan, langkah preventif penting cegah pelanggaran etik hakim dan tingkatkan integritas peradilan.