Pemerintah Harus Jaga Kualitas Tembakau Lokal. Jika dilihat kontur tanah, misalnya di Madura dan wilayah Jawa Timur lainnya, sangat cocok untuk menanam tembakau. Namun jika cuaca hujan terus menerus misalnya, maka tanaman tembakau bisa menurun kualitasnya atau rusak.

Penggabungan batas produksi rokok buatan mesin ini juga untuk menciptakan aspek keadilan dalam berbisnis di industri hasil tembakau, terutama akan melindungi pabrikan rokok kecil untuk bersaing langsung dengan pabrikan rokok besar asing.

Anggota Pansus RUU Pertembakauan, Mukhamad Misbakhun mengatakan bahwa perpanjangan pembahasan RUU pertembakauan dikarenakan adanya agenda pemilu. Pembahasan akan kembali dilanjutkan setelah pemilu usai.

Regulasi khusus tentang produk tembakau alternatif diperlukan pemerintah guna melindungi masyarakat dari aspek kesehatan dan sosial.

Produk tembakau alternatif secara ilmiah terbukti mengurangi risiko kesehatan. Kedua, secara ekonomi produk ini masih menggunakan tembakau sebagai bahan dasar sehingga tidak mengganggu perekonomian petani-petani dari kalangan NU.

Saat ini, besaran cukai eksisting baru mencapai 38 persen. Jika dibandingkan dengan rata-rata internasional (standar WHO), cukai rokok minimal sebesar 75 persen dari harga ritel.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan, pemerintah tidak jadi menaikkan cukai rokok tahun 2019. Berdasarkan keputusan rapat kabinet yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo di Istana Presiden Bogor, Jumat (2/11), pemerintah memutuskan, cukai rokok tahun 2019 tetap sama dengan tahun 2018.

Petani tembakau menilai kebijakan penyederhanaan (simplifikasi) tarif cukai rokok berpotensi merugikan petani. Oleh sebab itu, petani meminta agar pemerintah menunda dan mengkaji ulang kebijakan tersebut.

Pusat Kajian Tembakau dan Alkohol di Inggris juga menyatakan bahwa produk tembakau yang dipanaskan bukan dibakar berpotensi memiliki risiko kesehatan yang lebih rendah dari pada rokok karena tidak melalui proses pembakaran.

Ketua Harian Forum Masyarakat Industri Rokok Seluruh Indonesia (Formasi), Heri Susianto mengatakan, PMK No 146/2017 sudah tepat dari aspek persaingan usaha yang adil antara perusahaan rokok besar-menengah dan kecil.

Alokasi DBH dalam APBN 2018 sebesar Rp 89,2 triliun. Angka itu terdiri dari DBH Pajak sebesar Rp 56,7 triliun dan DBH sumber daya alam sebesar Rp 32,5 triliun. Sedangkan realisasi DBH hingga Juni 2018 sudah mencapai Rp 34,3 triliun.

Merokok itu merupakan kebiasaan yang sulit dihilangkan.

"Ketika sektor lain terjadi goncangan atau kolaps, sektor ini justru berkembang," jelas Wakil Ketua AMTI, Budidoyo.

Berharap pemerintah membuat regulasi tak merugikan petani tembakau.