Menurut Suharso, permintaan tersebut akan berdampak positif bagi Indonesia. Sehingga Indonesia akan mendapatkan akses transportasi khusus menuju Amerika Serikat (AS) dengan durasi penerbangan yang singkat.

Dengan demikian, bentuk ibu kota negara tidak lagi dalam bentuk maket maupun hologram. Melainkan dalam bentuk metaverse yang sifatnya reaktif, dan saat ini masih dalam pengerjaan.

Desain telah disetujui Presiden Joko Widodo. Nyoman telah mempresentasikan rancangannya pada 3 Januari lalu.

Dalam merancang master plan Ibu Kota Negara (IKN), Kementerian PPN/Bappenas sudah mempersiapkan sistem yang mengantisipasi ancaman pertahanan dan gangguan keamanan. Baik gangguan dengan teknologi tinggi lewat udara, laut, darat, dan siber.

Rencananya, luas wilayah IKN sebesar 256.142,74 hektare meliputi kawasan IKN seluas kurang lebih 56.180 hektar, termasuk kawasan inti pusat pemerintahan dengan luas wilayah yang disesuaikan dengan Rencana Induk IKN dan Rencana Tata Ruang KSN IKN. Kawasan pengembangan IKN seluas kurang lebih 199.962 hektare.

RUU tentang IKN juga memuat visi dan prinsip pengelolaan IKN yang diharapkan bisa menjadi kota dengan aktivitas yang berkelanjutan dan menggerakkan perekonomian nasional.

Penetapan wilayah Sepaku menjadi lokasi ibu kota negara yang baru mempengaruhi nilai investasi, pengusaha yang berinvestasi di Benuo Taka (sebutan Kabupaten Penajam Paser Utara) berasal dari dalam dan luar daerah.

"Setelah dilakukan musyawarah dan mufakat dalam rapat pembentukan Pansus RUU IKN, maka ditetapkan sebagai berikut; Ahmad Doli Kurnia Tandjung dari Fraksi Golkar sebagai Ketua Pansus RUU IKN," ujar Dasco dikutip dari akun Instagram pribadinya pada Kamis (9/12).

Sejumlah substansi perlu dikritisi. Yaitu mengenai pemilihan Penajam Paser Utara sebagai lokasi ibu kota baru, pemilihan waktu, mekanisme pemindahan, bentuk pemerintahan dan masalah pembiayaan.

Dewan Perwakilan Rakyat membentuk panitia khusus (Pansus) untuk membahas RUU tentang Ibu Kota Negara (IKN). Pembentukan Pansus itu disahkan dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (7/12).

Anggota Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda mendorong sesegera mungkin Pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Ibukota Negara (IKN). Rifqi menegaskan, pembentukan sekaligus penyelesaian tugas Pansus IKN selambat-lambatnya Desember 2021 ini.

Uni Emirat Arab (UEA) dinilai akan bisa jadi mitra yang andal untuk bisa ikut berinvestasi dalam pembangunan ibu kota baru. Ini menyusul pernyataan Presiden Jokowi terkait tiga sektor pembangunan di Indonesia yang bisa dijadikan prioritas kerja sama antara Indonesia-UEA, termasuk pembangunan ibu kota baru.

Kantor Staf Kepresidenan (KSP) merilis Laporan Capaian Kinerja 2021 dalam rangka peringatan dua tahun pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin yang jatuh pada 20 Oktober 2021. Salah satu isinya terkait rencana pembangunan ibu kota baru.

Masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara dapat ikut serta dalam pembangunan ibu kota negara dengan pihak ketika yang ditunjuk sebagai kontraktor pelaksana.

Pembangunan ibu kota baru negara Indonesia terus berlangsung. Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Muliadi menyebutkan pemerintah pusat mengalokasikan anggaran lebih kurang Rp510 miliar untuk tahap satu.

Pada pasal selanjutnya, dijelaskan bahwa masa jabatan Kepala Otoritas IKN dan Wakilnya selama 5 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat ditunjuk dan diangkat kembali dalam masa jabatan yang sama.

Pelantikan Penjabat Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat 2, dilakukan bersamaan dengan pemindahan status Provinsi Kalimantan sebagai ibu kota negara baru.

Puan berharap, hajat besar pemerintah itu dapat disosialisasikan secara masif ke publik.