Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

DPR Bentuk Pansus RUU Ibu Kota Negara

DPR Bentuk Pansus RUU Ibu Kota Negara Maket Ibu Kota Baru. ©2019 dok. Kemen PUPR

Merdeka.com - Dewan Perwakilan Rakyat membentuk panitia khusus (Pansus) untuk membahas RUU tentang Ibu Kota Negara (IKN). Pembentukan Pansus itu disahkan dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (7/12).

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang memimpin rapat paripurna menuturkan, Pansus dibentuk karena kompleksitas RUU IKN sehingga dibutuhkan pembahasan lintas sektoral dan lintas komisi.

Pansus RUU IKN beranggotakan sebanyak 56 orang dengan pimpinan Pansus 6 orang.

"Mengingat kompleksitas substansi yang akan dibahas dan merupakan lintas sektoral yang melibatkan lintas komisi, maka rapat konsultasi pengganti rapat bamus tanggal 3 November memutuskan membentuk Pansus RUU tentang Ibu Kota Negara dengan jumlah anggota sebanyak 56 orang dan pimpinan Pansus sebanyak 6 orang," ujar Dasco.

Komposisi keanggotaan Pansus RUU IKN adalah sebagai berikut: Fraksi PDIP 12 Orang, Golkar 8 orang, Gerindra 8 orang, NasDem 6 orang, PKB 6 orang, Demokrat 5 orang, PKS 5 orang, PAN 4 orang, dan PPP 2 orang.

Kemudian Dasco meminta persetujuan anggota dewan terhadap Pansus RUU IKN.

"Kami menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat, apakah susunan keanggotaan pansus seperti yang ditayangkan di atas dapat disetujui?" ujar Dasco.

"Setuju," jawab anggota dewan yang hadir dalam rapat paripurna.

Berikut Nama Anggota DPR RI Pansus RUU IKN:

Fraksi PDIP

1. TB Hasanuddin

2. Junimart Girsang

3. Bob Andika Mamana Sitepu

4. Hendrawan Supratikno

5. Dede Indra Permana

6. Arif Wibowo

7. Andreas Eddy Susetyo

8. Sri Rahayu

9. Sadarestuwati

10. Ichsan Soelistio

11. Cornelis

12. H. Safaruddin

Fraksi Golkar

1. Ahmad Doli Kurnia Tanjung

2. Ilham Pangestu

3. Arsyadjuliandi Rachman

4. Agung Widyantoro

5. Mukhamad Misbakhun

6. Zulfikar Sadikin

7. Sarmuji

8. Hamka B. Kady

Fraksi Gerindra

1. Habiburokhman

2. Kamrussamad

3. Sugiono

4. Prasetyo Hadi

5. Darori Wonodipuro

6. Novita Wijayanti

7. Budisatrio Djiwandono

8. Andi Iwan Darmawan

Fraksi NasDem

1. Saan Mustopa

2. Fauzi H. Amro

3. Tamanuri

4. Willy Aditya

5. Syarief Abdulah Alkadrie

6. Ery Egahni Ben Bahat

Fraksi PKB

1. Ruslan Daud

2. Tommy Kurniawan

3. Yanuar Prihatin

4. Fathan

5. Ratna Juwita Sari

6. Rano Al Fath

Fraksi Demokrat

1. Muslim

2. Hinca Panjaitan

3. Marwan Cik Asan

4. Herman Khaeron

5. Sartono

Fraksi PKS

1. Suryadi Jaya Purnama

2. Hidayatullah

3. Mardani

4. Ecky Awal Mucharam

5. Hamid Noor Yasin

Fraksi PAN

1. Saleh Partaonan Daulay

2. Guspardi Gaus

3. Ibnu Mahmud Bilalluddin

4. Andi Yuliani Paris

Fraksi PPP

1. Achmad Baidowi

2. Nurhayati

(mdk/bal)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
DPD Bentuk Pansus Pemilu Dinilai Langgar UU MD3

DPD Bentuk Pansus Pemilu Dinilai Langgar UU MD3

Seluruh pimpinan dan anggota DPD yang menyetujui pembentukan pansus itu kecurangan pemilu harus diproses Badan Kehormatan DPD RI.

Baca Selengkapnya
DPD Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu 2024, Ini Respons Bawaslu

DPD Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu 2024, Ini Respons Bawaslu

Bawaslu RI mengaku tidak bisa mengomentari langkah DPD RI membentuk Panitia Khusus (Pansus) Kecurangan Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Pakar Nilai DPD RI Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu Tak Memiliki Landasan Hukum, Ini Dalilnya

Pakar Nilai DPD RI Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu Tak Memiliki Landasan Hukum, Ini Dalilnya

Rullyandi menilai, persetujuan pembentukan pansus oleh anggota dan pimpinan DPD RI ini pun melanggar UU MD3.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Dalam RUU DKJ Dewan Aglomerasi Dipimpin Wapres, Ini Kata JK

Dalam RUU DKJ Dewan Aglomerasi Dipimpin Wapres, Ini Kata JK

Penyusunan ini sebelumnya dibahas di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos

Pemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos

Pemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.

Baca Selengkapnya
Panglima TNI Ganti Penyebutan KKB Papua Jadi OPM, Anggota DPR Ungkap Dampak Politis

Panglima TNI Ganti Penyebutan KKB Papua Jadi OPM, Anggota DPR Ungkap Dampak Politis

Penyebutan istilah KKB menjadi OPM memiliki dampak politis serta konsekuensi pada cara menyelesaikan.

Baca Selengkapnya
KPU Bantah Ada Hasil Hitung Suara Pemilu di Luar Negeri Sebelum 14 Februari

KPU Bantah Ada Hasil Hitung Suara Pemilu di Luar Negeri Sebelum 14 Februari

Pemungutan suara di luar negeri berjalan lebih dulu namun, penghitungan dibarengi dengan di dalam negeri

Baca Selengkapnya
Hanya 69 Anggota DPR Hadir Paripurna Pengesahan UU DJK, 234 Orang Izin dan 272 Absen

Hanya 69 Anggota DPR Hadir Paripurna Pengesahan UU DJK, 234 Orang Izin dan 272 Absen

Hanya 69 Anggota DPR Hadir Paripurna Pengesahan UU DJK, 234 Orang Izin dan 272 Absen

Baca Selengkapnya
Momen Keseruan Puan Maharani Kunjungi Sentra Kerajinan Tembaga di Lereng Merapi, Siap Beri Dukungan pada Usaha Warga

Momen Keseruan Puan Maharani Kunjungi Sentra Kerajinan Tembaga di Lereng Merapi, Siap Beri Dukungan pada Usaha Warga

Para perajin tembaga dan warga sekitar sangat antusias menyambut kedatangan Ketua DPR RI itu.

Baca Selengkapnya