Hukum Positif

Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya secara tegas mendukung penerapan hukum positif dalam penyelesaian konflik sosial, guna mencegah terulangnya insiden serupa di wilayah Papua Pegunungan dan Wamena serta memberikan efek jera.

Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan (Papeg) serius menyusun Raperdasus dan Raperdasi demi Penanganan Konflik Suku yang kerap terjadi, memastikan penyelesaiannya sesuai hukum positif dan adat.

Kemendagri RI mendorong percepatan Raperdasus Pelarangan Perang Suku di Papua Pegunungan. Langkah ini diharapkan menjadi landasan hukum kuat untuk mencegah konflik berulang dan menciptakan stabilitas daerah.

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta meluncurkan program Magister Hukum yang dirancang adaptif terhadap dinamika profesi hukum, termasuk skema Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) bagi praktisi berpengalaman.