Hasyim Asy'ari

Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengatakan, aturan caleg wajib lapor LHKPN akan disusun dalam Peraturan KPU (PKPU) tentang Penetapan Hasil Pemilu, yaitu perolehan suara perolehan kursi dan calon terpilih.

Ketua KPU Hasyim Asy'ari menolak komentari putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Senin (3/4). Dalam putusan itu, Hasyim disanksi peringatan keras karena jalan bareng dengan Hasnaeni atau wanita emas.

Hasyim Asy’ari disebut terbukti melakukan perjalanan pribadi dari Jakarta menuju Yogyakarta bersama Hasnaeni (Pengadu II) pada 18 Agustus 2022.

Penghentian ini lantaran tidak ditemukan bukti kuat.

Sidang dilakukan secara tertutup di Ruang Sidang DKPP, Jakarta.

KPU beralasan karena gugatan Partai PRIMA bukanlah ranah Pengadilan Negeri.

Ketua KPU diadukan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) oleh Direktur Eksekutif Progressive Democracy Watch (Prodewa) Muhammad Fauzan Irvan berkenaan dengan pernyataan dia mengenai kemungkinan sistem pemilu di Indonesia kembali menggunakan sistem proporsional tertutup.

Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta telah menyetujui bantuan hibah sebesar Rp6 miliar untuk merevitalisasi Masjid Raya KH Hasyim Asy'ari di Semanan, Kalideres, Jakarta Barat pada penetapan APBD tahun anggaran 2022. Namun, kondisi masjid masih memprihatinkan dan dikeluhkan banyak warga.

Hasyim bukan merupakan orang baru di bidang kepemiluan. Pria kelahiran Pati, 3 Maret 1973 ini telah menjabat Komisioner KPU Pergantian Antar Waktu sejak 2016 menggantikan Husni Kamil Manik yang meninggal dunia.

Menurut Nadiem kesempatan itu didapat berkat Gus Kikin atau KH Abdul Hakim selaku Kepala Pengurus Ponpes Tebuireng, Jombang.

Klaim Somalia mencetak koin emas bergambar KH Hasyim Asyari adalah keliru. Faktanya, koin buatan perusahaan PT Gold Quest Indonesia (GQI) pada 2003. Namun pencetakan koin tersebut gagal karena ditolak para santri dan alumni Pondok Pesantren Tebuireng.

Direktur Jenderal (Dirjen) Kebudayaan Kemendikbud Hilmar Farid menjelaskan tim penyusun Kamus Sejarah Indonesia Jilid I sudah tidak ada. Hal tersebut disebabkan masa anggaran pada saat itu harus berakhir.

Dalam gambar itu, sosok ulama kondang tersebut digambarkan tak berjenggot.