Hari Antikorupsi

Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti merosotnya komitmen pemberantasan korupsi di bawah pemerintahan Prabowo–Gibran yang dinilai makin jauh dari janji.

Jika Prabowo tidak dapat hadir, Gibran sebagai Wapres seharusnya dapat menggantikan.

Tahun ini, peringatan Hari Antikorupsi Sedunia mengusung tema “Teguhkan Komitmen Berantas Korupsi untuk Indonesia Maju.”

Menurut Nawawi, ketidakhadiran Prabowo karena ada kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan.

KPK mengusung tema 'Teguhkan Komitmen Berantas Korupsi untuk Indonesia Maju'.

Ketua Mahkamah Agung (MA) Muhammad Syarifuddin menyebut, pemberantasan korupsi tidak bisa dikerjakan secara individual. Menurutnya, perlu ada kesamaan pandangan dari lembaga penegak hukum untuk memberantas korupsi.

"Kita memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia setiap tahun, sebagai penanda sekaligus pengingat bagi kita semua bahwa korupsi adalah musuh utama seluruh bangsa. Sama halnya dengan COVID-19, korupsi juga merupakan musibah global," ungkap Wapres.

Di hari antikorupsi sedunia ini, momen tepat untuk mengingatkan berbagai pihak jika korupsi perbuatan yang merugikan.

Setiap tanggal 9 Desember, masyarakat dunia memperingati Hari Antikorupsi Sedunia. Peringatan ini bertujuan agar semua pihak memiliki kesadaran untuk menjauhi korupsi. Sebab, korupsi adalah tindak kejahatan nyata yang bisa merugikan banyak pihak.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah ditunjuk oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tuan rumah dalam Peringatan Hari Korupsi Sedunia yang akan di laksanakan pada 29-30 November 2022 di Lapangan Astaka, Jalan Willem Iskandar, Deliserdang.

Peringatan Hari Antikorupsi di Jayapura, Kamis (9/12), diisi dengan aksi unjuk rasa. Pendemo mendesak penegak hukum, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menindak para pelaku korupsi di Papua.

Hal ini bisa terjadi karena ada pembenahan tata kelola data dan utilisasi NIK yang dilakukan bersama Kemensos dan Kemendagri.

Sebab, menurutnya, korupsi berakibat sangat berbahaya bagi kehidupan manusia, baik aspek kehidupan sosial, politik, birokrasi, hingga ekonomi.

Pemerintah juga terus memperluas pemanfaatan teknologi digital, misalnya melalui pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), antara lain e-planning, e-budgeting, e-procurement, e-catalog, dan e-payment, serta sistem aplikasi lainnya.

Firli juga menyebut pihaknya sudah mengembalikan kerugian keuangan negara sebesar Rp2,6 triliun sepanjang 2021. Terdiri dari dari Rp2,06 triliun denda, uang pengganti, dan rampasan. Kemudian Rp630,3 triliun dari penetapan status dan penggunaan dana hibah.

Firli mengaku bangga dengan pejabat dan penyelenggara negara yang meluangkan waktu melaporkan penerimaan gratifikasi.

Dari 180 negara, Singapura berada di ranking ketiga. Sedangkan Brunei Darussalam ranking 35. Sementara Malaysia ranking 57. Indonesia masih di ranking 102.

Firli enggan memerinci nama-nama pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Menurutnya, beberapa nama belum diumumkan kepada publik. Namun Firli mengklaim dari jumlah tersebut pihaknya sudah mengeksekusi 89 terpidana.

"Pemberantasan korupsi tidak boleh terus-terusan identik dengan penangkapan, pemberantasan korupsi harus mengobati akar masalah, pencegahan merupakan langkah yang lebih fundamental dan kalau korupsi bisa kita cegah, kepentingan rakyat dapat terselamatkan," kata Jokowi pada peringatan Hakordia 2021, Kamis (9/12).

Firli mengatakan, dari jumlah tersebut, sebanyak 22 gubernur dijadikan tersangka. Sementara bupati dan waikota 133 orang yang dijerat. 281 anggota legislatif dibekuk dan lebih dari 300 pihak swasta dimintai pertanggungjawaban oleh KPK.