Hak Prerogatif Presiden
-
Ekonomi •Menteri PUPR Dody Hanggodo Serahkan Penentuan Dirjen Cipta Karya dan SDA kepada Presiden PrabowoMenteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Dody Hanggodo menyerahkan sepenuhnya penentuan Dirjen Cipta Karya dan Sumber Daya Air kepada Presiden Prabowo Subianto, menegaskan hak prerogatif Presiden dalam Penentuan Dirjen PUPR.
-
Politik •Ketua Komisi VII DPR Tegaskan Reshuffle Kabinet Prabowo Hak Prerogatif PresidenKetua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyatakan bahwa reshuffle kabinet adalah hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto, sebuah kewenangan yang dijamin konstitusi dan tidak dapat dibatasi, memicu rasa penasaran publik.
-
Politik •PAN dan Golkar Satu Pemikiran soal Gagasan Koalisi Permanen Parpol: Fondasi Sistem Presidensial?Partai Amanat Nasional (PAN) menyatakan satu pemikiran dengan Partai Golkar mengenai koalisi permanen parpol, yang dinilai dapat menjadi fondasi sistem presidensial Indonesia.
-
Politik •Bahlil Lahadalia Angkat Bicara: Bantah Penukaran Jabatan Dito Ariotedjo Menpora dengan BP2MI, Hak Prerogatif Presiden?Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia tegas membantah adanya penukaran jabatan Dito Ariotedjo dari Menpora dengan posisi Kepala BP2MI. Simak penjelasan lengkapnya mengenai hak prerogatif Presiden!
-
News •Fakta Mengejutkan: Isu Kapolri Mundur, Jenderal Sigit Tegaskan Hak Prerogatif Presiden!Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menanggapi isu dirinya diminta mundur, menegaskan hal itu hak prerogatif Presiden. Apa fokus utama Kapolri di tengah isu Kapolri mundur?
-
News •Pakar Hukum Nilai Permohonan Amnesti Noel Terlalu Dini, Hak Prerogatif Presiden Tak Semudah ItuPakar hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang menilai permohonan amnesti Noel, mantan Wamenaker, terlalu dini dan tidak rasional. Mengapa hak prerogatif presiden ini tidak bisa sembarangan?
-
Sumut •Grasi Adalah Pengampunan Berupa Peringanan kepada Terpidana, Berikut Cara PengajuannyaSebagai seorang pemimpin negara, presiden memiliki hak prerogatif untuk membuat keputusan terkait pemberian grasi.