Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Syafruddin, kembali menegaskan pemerintah daerah tidak lagi dibolehkan untuk merekrut tenaga honorer. Bagi Pemda yang bandel bakal dikenakan sanksi. Meskipun demikian, Mantan Wakapolri ini tidak merinci sanksi apa yang bakal diberikan.

Gaji Tak Kunjung Dibayar, Honorer Dishub Muratara Rusak Ruangan Pimpinan. Pelaku mengejar korban sambil mengancam akan melakukan kekerasan. Beruntung, keduanya dipisahkan pegawai lain sehingga tidak berdampak lebih buruk. Alhasil, korban melapor ke kantor polisi atas kejadian itu.

Ibu beranak tiga ini mengaku statusnya kini menjadi tenaga kontrak dengan gaji Rp 2,2 juta yang diterima tiap bulan, namun sudah bulan keempat tahun ini gaji yang diharapkan belum juga cair.

Setelah sempat ditunda, proses pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kementerian Agama Tahap I kembali dilanjutkan. Tenaga eks honorer K-II guru dan dosen yang sudah mendaftar pada seleksi tahap I diminta segera mengirim berkas untuk proses seleksi administrasi.

Dari jumlah itu, pelamar yang sudah mengisi form pendaftaran berjumlah 14.827 dan tercatat yang sudah melakukan submit berjumlah 4.556. Ruang lingkup pengadaan PPPK ini terbatas tiga kualifikasi jabatan, meliputi: Tenaga Honorer Eks Kategori II; Dosen dan Tenaga Kependidikan pada PTN baru; dan Penyuluh Pertanian.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Syafruddin, mengungkapkan pemerintah akan memulai proses penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada 8 Februari 2019. Tiga sektor penerimaan ialah penyuluh pertanian, bidang pendidikan, dan bidang kesehatan.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Syafruddin, mengatakan tes penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) akan dilakukan pada Februari mendatang. Dia menegaskan guru menjadi prioritas karena cukup banyak tenaga guru honorer yang tidak bisa mengikuti tes CPNS.

Kasubag Humas dan Hukum RSUD Pirngadi Medan Edison Perangin-angin meminta tenaga honorer untuk bersabar. Pihak rumah sakit masih menunggu pencairan klaim biaya pelayanan yang diajukan RSUD Pirngadi ke BPJS Kesehatan. Klaim dari bulan Mei sampai Juli 2018 itu angkanya lebih dari Rp 20 miliar.

Menteri Asman mengatakan, tunjangan THR berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), yang berhak mendapatkan hanyalah ASN. Meski demikian, Menteri Asman belum berani memastikan apakah nantinya tenaga kerja honorer seperti guru juga termasuk.